Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    FILSAFAT ILMU: SUATU PENGANTAR

    Pengarang : Huala Adolf

     

    Sinopsis :

    Filsafat ilmu adalah salah satu mata kuliah wajib fakultas (universitas) yang diajarkan pada fakultas pascasarjana. Mata kuliah ini penting karena memberikan perspektif positif terhadap ilmu dan perkembangannya, termasuk persoalan mengenai hubungan antara ilmu dan agama, suatu persoalan yang terus mengemuka di tanah air.

    Sudah cukup banyak buku sejenis yang ditulis. Buku ini pun mengupas masalah-masalah yang umum ditemukan dalam berbagai buku sejenis itu. Pokok persoalan yang dibahas adalah pengetahuan, filsafat ilmu, aliran-aliran mengenai sumber pengetahuan, filsafat ilmu, tentang kebenaran ilmiah, bebas nilai ilmu, dll. Persoalan penting dalam buku ini adalah etika dan tanggung jawab ilmuwan, suatu persoalan yang acapkali aktual dibicarakan dalam media sosial dan cetak.

    Buku ini berupaya memuat kebaruan atau perbedaan dari buku-buku sejenis yang telah ditulis. Untuk itu, dalam beberapa bagian, buku ini sedikit diberi ilustrasi tentang ilmu hukum. Pendekatan ini sulit penulis hindari karena latar belakang pendidikan penulis di bidang ilmu hukum ini.

  • 0 out of 5

    KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Cetakan ke-2

    Dilengkapi :

    – UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum pidana
    – UU RI Nomor 73 Tahu 1958 Tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh wilayah republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

    Rp49,700
  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6
    Pengarang : Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M.
    ISBN : 978-623-66281-5-7

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Arbitrase komersial internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dll
    Prof. Dr. Huala Adolf. S.H., LL.M. adalah juga Ketua Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota Working Group Trade and Investment Law pada ASEAN Law Association, dll

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase
    Penulis : Huala Adolf
    ISBN : 978-623-66281-3-3
    Tahun : 2022

    Jumlah halaman : 216

    Buku tentang instrumen-instrumen hukum tentang arbitrase ini merupakan kumpulan instrumen hukum atau sumber hukum tentang arbitrase di indonesia. Sebagai sumber hukum, buku ini memuat berbagai peraturan yang pernah berlaku pada masa pendudukan Belanda dan yang berlaku positif.

    Rp51,100
  • 0 out of 5

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    Suplemen :

    1. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
    2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    3. UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
    4. UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
    5. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Rp63,000

  • 0 out of 5

    HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

    Dr. Sudjana, S.H., M.H.

    ISBN.978-602-51554-2-0
    Tahun Terbit : 2018
    14,5 x 20,5 cm, 288 hlm

    Hukum Kekayaan Intelektual memiliki aspek yang luas, karena itu dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sehingga menarik untuk dibaca.
    Buku ini memaparkan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, sehingga layak dibaca oleh ilmuwan, peneliti, atau khayalak umum yang berminat memahami Kekayaan Intelektual.

    Rp63,000
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN

    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
    Rani Suryani Pustikasari, S.H.

    ISBN. 978-602-98456-3-1
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 270 hlm

    Buku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan di samping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehinggga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untuk menambah penghasilan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau kepada orang perorangan. Kadang-kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehinggga mengakibatkan salah satu pihak, suami atau istri dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang-utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan.

    Rp50,800
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS JAMINAN KEUANGAN (Personal Guarantor) DALAM PERKARA KEPAILITAN

    Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaya, S.H., S.U.
    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Cinintya Putri Deany, S.H., M.Kn.

    ISBN. 978-602-515-544-4
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 266 hlm
    Pemberian pinjaman uang nyatanya mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Dalam rangka pemberian pinjaman uang tersebut, umumnya kreditor mensyaratkan kepada debitor supaya memberikan jaminan. Dalam perkembangannya, seringkali kreditor meminta adanya jaminan perorangan dengan dibuatnya perjanjian yang khusus mengatur mengenai jaminan tersebut dengan mengacu kepada perjanjian pokoknya.
    Hukum jaminan dapat memberikan pada pemegang personal guarantor hak istimewa yang terdapat dalam KUHPerdata, namun biasanya dalam perjanjian penjaminan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa personal guarantor melepaskan hak istimewanya. Dengan pelepasan hak istimewa ini memiliki akibat hukum kepada personal guarantor tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah, bagaimana kedudukan personal guarantor tersebut dalam perkara kepailitan debitor serta perlindungan hukum terhadap personal guarantor tersebut
    . Buku ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan personal guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya dalam praktik perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan KUHPerdata.

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

    Prof.Dr.M.Daud Silalahi S.H.
    Dr.Kristianto P.H.,S.H.,M.H.

    Hukum lingkungan tergolong ilmu baru di bandingkan kekhususan Ilmu hukum lainya. Kekhususan ilmu hukum ini baru ada di indonesia setelah konferensi stockholm tahun1972 di adakan. Di awal perkembangannya hukum lingkungan dibentuk untuk menjawab isu-isu hijau (green issues), yaitu isu seputar penebangan dan berkurangnya ruang hijau penyerap karbondioksida di udara yang menyebabkan penumpukan karbondioksida di udara yang mengakobatkan pemanasan global, kemudian pemanasan global menyebabkan permasalahan lainnya, yaitu pencairan kutub utara dan selatan yang mengakibatkan naiknya permukaan air dan menenggelamkan pulau-pulau. Di Indonesia sendiri isu hijau ini juga mendapat perhatian karena semakin berkurangnya wilayah hutan indonesia akibat pembalakan liar dan alih fungsi hutan serta pertambangan-pertambangan masif yang dilakukan sehingga merusak lingkungan. Isu hijau ini kemudian berkembang menjadi brown issue, yaitu lanjutan kerusakan lingkungan yang berakibat pada pencemaran ligkungan. Kondisi ini semakain parah dan menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, seperti masalah kesehatan dan sosial ekonomi. Buku ini mencoba untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mulai dari mengapa lingkungan bermasalah, perkembangan isu-isu dan penetapan hukum untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tujuannya agar pembaca dapat memperoleh wawasan sehingga mengerti dan dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah lingkungan, karena masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan papabila semua individu berakal yang tinggal di bumi bersatu untuk hidup selaras dengan lingkungan

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    HUKUM PENANAMAN MODAL KEBIJAKAN PEMBATASAN MODAL ASING KAJIAN PEMANFAATAN ARUS MODAL ASING UNTUK PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI KERAKYATAN

    Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.

    ISBN 978-602-515-546-8
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 372 Halaman
    Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka kebijakan penanaman modal menganut sistem terbuka, yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modala pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) seharusnya fokus juga pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan, yang merupakan bagian dari Kebijakan Dasar Penanaman Modal, sehingga meningkatnya arus modal asing ke Indonesia seharusnya dapat diarahkan untuk menciptakan limpahan positif (spillover) bagi pengembangan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKMK.

    Rp70,000
  • 0 out of 5

    HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

    HUALA ADOLF

    Penanaman Modal berperan penting dalam perekonomian Negara. Penanaman modal berperan penting dalam perekonomian Negara .Penanaman modal memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk setempat, membantu menggerakan perekonomian dalam negeri, menyumbang skill dan terutama modal ke dalam negeri penerima penanaman modal kerap muncul, terutama antara pemilik modal dengan negara penerima modal.
    Dalam keadaan seperti itu, Hukum perdagngan internasional terutama hukum penanaman modal yang terkait dalam WTO memberi berbagai cara bagaimana penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal itu diselesaikan. Buku ini hadir memberi gambaran bagaimana hukum berperan penting di dalam menyelesaikan sengketa di bidang penanaman modal.

    Rp28,700
  • 0 out of 5

    Hukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitasi Perdangangan

    Topik Fasilitasi perdagangan tidak begitu ditulis terutama dari kajian hukumnya.Fasilitasi perdagangan antara lain termuat dalam ketentuan atau perjanjian menggenai fasilitasi perdagangan (WTO).Ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan memainkan perang penting.Perjanjian ini meletakkan standar pengaturan bagaimana seyogiannya pengaturan Negara Anggota perjanjian memberi fasilitasi keluar masuknya barang ekspor dan import.

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional

    Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

    Rp32,900
  • 0 out of 5

    HUKUM PERSELISIHAN DAN PERSOALAN HUKUM

    Dr.(HC) Retnowulan Susantio,S.H.
    Dr.Isis Ikhwansyah,S.H.,M.H.,CN.
    Pupung Faisal,S.H.,M.H.

    Hukum Perselisihan merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang di dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu Hukum Perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan perduduk dengan hukumnya masing-masing. Saat ini dengan tidak adanya pembagian golongan penduduk dan hukumnya masing-masing masih tetap menyisakan permasalahan hokum di bidang perdata. Hukum Peselisihaan perlu dipelajari karena saat ini secara diam-diam dalam bidang Hukum perdata, khususnya Hukum Keluarga dan Waris masih adanya heterogenitas dalam praktinya. Dengan mempelajari Hukum Perselisihan, maka akan diketahui apakah suatu peristiwa hukum termasuk dalam objek Hukum Perselisihan atau bukan, dan akan dapat menentukan hukum mana yang berlaku apabila dalam suatu petristiwa hukum tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Hukum Perselisihan sampai dengan saat ini, masih hidup dan relevan untuk dipelajari. Hukum Perselisihan akan tetap ada: dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Bahkan saat hukum perdata dalam bidang tertentu sudah tidak heterogen, maka Hukum Perselisihan masih tetap eksis dengan adanya hukum antar waktu.
    Buku ini membahas permasalahan-permasalahan terkait Hukum Perselisihan. Selain mengupas permasalahan-permasalahan terkait Hukum Perselisihan, buku ini juga membahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
    Buku ini penting untuk dimiliki dan dibaca baik oleh kalangan mahasiswa, praktisi hukum dan umum.

    Rp41,300
  • 0 out of 5

    HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL

    Rp45,400
  • 0 out of 5

    Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

    Buku ini memberikan arah mengenai ruang lingkup berlakunya hukum ini. Hukum yang mengatur transaksi bisnis transnasional mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum privat pun terbagi ke dalam berbagai bentuk. Sebagian besar terbentuk oleh lembaga-lembaga privat. Sebagian terbentuk oleh lembaga internasional, dll.
    Buku ini memuat 7 bab. Bab pertama memuat pengantar hukum transaksi bisnis transnasional, hukum transaksi bisnis transnasional sebagai cabang ilmu hukum (Bab 2), Perbandingan Hukum (Bab 3); Hukum Internasional (Bab 4), Penafsiran perjanjian Internasional (Bab 5); Muatan dan struktur perjanjian mengenai transaksi bisnis transnasional (Bab 6); dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional (Bab 7).

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Imbal Dagang Imbal Beli Dalam Pengadaan Barang Import Pemerintah Di Indonesia

    Imbal Dagang merupakan teknik atau cara dalam perdagangan internasional yang tidak mengutamakan mata uang sebagai unsur pembayaran atau imbalannya, namun lebih mengutama-kan barang lain yang dibutuhkan atau dapat juga sebagian uang dan sebagian lagi dengan barang.

    Imbal Beli merupakan salah satu bentuk Imbal Dagang yang telah dipergunakan oleh berbagai negara. Imbal Beli yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih mengarah kepada setiap pembelian barang pemerintah yang dibiayai dari APBN.

    Pemerintah sebagai pembeli mensyaratkan kepada negara yang barangnya dibeli, untuk ikut serta menyerap barang-barang ekspor Indonesia.

    Imbal Beli tersebut bertujuan untuk pengembangan ekspor, perluasan pasar, penganeka-ragaman jenis komoditi, pemerata-an ekspor Daerah dan peningkatan pelaku ekspor/ eksportir.

    Perspektif Imbal Beli, sebaiknya dilaksanakan dengan intensif dan Pemerintah perlu turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya, serta berkolaborasi dengan para pelaku usaha/ eksportir dan Petani.

    Rp33,600