Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Instrumen – Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional

    Kontrak Internasional berperan penting dalam transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam transaksi perdagangan biasanya mencapai kesepakatan dan menguangkan kesepakatan mereka dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

    Upaya untuk mengatur transaksi perdagangan bersumber pada dokumen kontrak dan aturan hukum kontrak internasional yang relevan. Aturan hukum kontrak internasional ini biasanya dirumuskan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional.

    Instrumen atau perjanjian tentang kontrak internasional ada cukup banyak. Instrumen tersebut dalam buku ini dibagi ke dalam 4 bagian: Bagian 1 mengenai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Bagian 2 Kontrak Jual Beli Barang Internasional; Bagian 3 Hukum yang berlaku untuk Kontrak Internasional; dan Bagian 4 Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Forum arbitrase dalam Bagian 4 ini sengaja dicantumkan karena arbitrase sudah umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak.

    Rp65,800
  • 0 out of 5

    Imbal Dagang Imbal Beli Dalam Pengadaan Barang Import Pemerintah Di Indonesia

    Imbal Dagang merupakan teknik atau cara dalam perdagangan internasional yang tidak mengutamakan mata uang sebagai unsur pembayaran atau imbalannya, namun lebih mengutama-kan barang lain yang dibutuhkan atau dapat juga sebagian uang dan sebagian lagi dengan barang.

    Imbal Beli merupakan salah satu bentuk Imbal Dagang yang telah dipergunakan oleh berbagai negara. Imbal Beli yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih mengarah kepada setiap pembelian barang pemerintah yang dibiayai dari APBN.

    Pemerintah sebagai pembeli mensyaratkan kepada negara yang barangnya dibeli, untuk ikut serta menyerap barang-barang ekspor Indonesia.

    Imbal Beli tersebut bertujuan untuk pengembangan ekspor, perluasan pasar, penganeka-ragaman jenis komoditi, pemerata-an ekspor Daerah dan peningkatan pelaku ekspor/ eksportir.

    Perspektif Imbal Beli, sebaiknya dilaksanakan dengan intensif dan Pemerintah perlu turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya, serta berkolaborasi dengan para pelaku usaha/ eksportir dan Petani.

    Rp33,600
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp31,500

  • 0 out of 5

    KOMPILASI HUKUM BISNIS (Edisi terbatas)

    Kumpulan tulisan dalam buku ini terhimpun dari para penulis yang memiliki kompetensi di bidang hukum bisnis dengan berbagai kajian. Bidang hukum ini sebagaimana kita ketahui berkembang dengan pesat karena banyak hal-hal baru dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka lewat buku ini tersaji dan terpotret buah pemikiran ilmiah hukum bisnis yang senantiasa berkembang tersebut

    Rp143,500
  • 0 out of 5

    KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL

    Zefanya B.P. Samosir ,S.H.

    Konsep denial of justice adalah suatu konsep hukum lama yang dewasa ini sering di gunakan dalam konteks investasi internasionall. Konsep ini ternyata cukup dekat dengan indonesia, karena di masa lalu indonesia pernah terlibat dalam dua sengketa investasi internasional yang diantaranya mengenai denial of justice, juga masa kini dimana indonesia telah menandatangani perjajian internasional yangg memuat konsep denial of justice, termasuk ACIA dan AFTA..
    Pada buku ini akan di bahas mengenai pengertian denial of justice, konsep denial of justice,analisa dan lain-lain.

    Rp42,000
  • 0 out of 5

    MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M
    Dr. An An Chandrawulan SH. LL.M
    ISBN. 978-602-98456-7-9
    Tahun Terbit : 2015
    13,5 x 20,5 cm, 374 hlm

    Buku ini Adalah hasil Penelitian yang dilakukan karena adanya beberapa gugatan investor asing kepada pemerintah di badan Arbitrase ICSID. Buku ini menguraikan bagaimana arbitrase di gunakan di dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal, terutama di dalam arbitrase ICSID.
    Terdapat berbagai mekanisme yang di kenal dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal. Tetapi dari berbagai mekanisme yang ada, baik investor maupun pemerintah sepanjang ini masih menggunkan arbitrase di dalam menyelesaikan sengketanya. Salah satu alasan mekanisme arbitrase digunakan adalah karena keputusannya yang cepat, yaitu final dan mengikat, dan yang penting, diputus oleh para ahli.
    Buku ini sangat penting untuk dibaca dan dikaji oleh para mahasiswa dan sarjana atau kalangan umum yang menaruh minat atau perhatian terhadap penanaman modal terutama penyelesaian sengketa penanaman modal.

    Rp68,600
  • 0 out of 5

    MEMAHAMI PATEN

    Slamet Yuswanto

    Memahami Paten sebuah buku panduan bagi kalangan Akademis, Praktisi, Konsultan, para pelaku usaha dan mahasiswa serta masyarakat luas untuk megenal, mengerti dan memahami paten berdasarkan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten disertai referensi pendukungnya seperti TRIPs dan Konvensi Paris. Penyajian buku ini tidak per pasal melainkan per bab/tema sehingga memberikan warna penyajian yang berbeda, walau isinya berasal dari Undang-Undang tersebut

    Rp32,900
  • 0 out of 5

    MENGENAL HUKUM RUMAH SAKIT

    Dr.Endang Wahyati Yustina,S.H.,M.H.

    Pengaturan mengenai rumah sakit masih belum banyaj di pahami oleh masyarakat luas. Padahal pemahaman mengenai rumah sakit sudah semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat akan kesehatan serta semakin tingginya harapan masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit.
    Buku ini terdiri atas 10 bab yang dindalamnya antara lain mengatur sejarah dan pengaturan rumah sakit, tujuan, tugas, peran dan fungsi rumah sakit. Bab lainnya membahas perijinan, jenis dan klasifikasi rumah sakit, hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, dll

    Rp38,200
  • 0 out of 5

    PENGANTAR FILSAFAT HUKUM

    Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.
    Prof. Dr. An An Chandrawulan S.H. LL.M.

    ISBN. 978-602-515-543-7
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 162 hlm

    Pengantar Filsafat Hukum ini memuat aliran-aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini mencakup aliran hukum alam, positivisme hukum, realisme hukum, hukum kritis, feminisme hukum, dan aliran hukum filsafat Pancasila. Dalam uraian mengenai aliran hukum ini dijabarkan gagasan atau argumentasi dari para filsuf mengenai hukum.
    Buku ini sebagai pengantar untuk sarjana hukum atau mahasiswa ilmu hukum S1, S2 atau S3 di dalam upaya memahami berbagai aliran filsafat mengenai hukum.

    Rp48,300
  • 0 out of 5

    Pengantar Hukum Perdata Internasional

    Buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata Internasional di Indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.Ruang lingkup buku ini telah secara sistematis mencakup baik hukum materil maupun hukum formil dengan pendekatan penyelesaian atau peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional . Mengingat begitu luasnya cakupan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, buku ini hanya berisikan hal-hal pokok saja yang diperlukan dalam memahami,menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa Hukum Perdata Internasional.

    Rp39,900
  • 0 out of 5

    PENUNTUN PRAKTIS METODE PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM Cetakan Ke-2

    Prof. (Em) Dr. E. Saefullah Wiradipradja, SH., LL.M
    ISBN. 978-602-72878-2-2
    Tahun Terbit : 2016
    13,5 x 20 cm, 116 hlm

    Buku ini sangat membantu mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dalam penyususnan skripsi, tesis, dan disertasi.Mengapa demikian ? karena buku ini membahas tentang metode penelitian dan karya ilmiah hukum secara singkat, padat dan mudah dilaksanakan.
    Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis membimbing para mahasiswa Fakultas Hukum baik Strata S-1, S-2 maupun S-3 yang menurut pengamatan penulis buku ini memberikan petunjuk secara praktis yang langsung dapat diterapkan dalam rangka menyusun skripsi, tesis atau disertasi sehingga waktu konsultasi dapat lebih dimanfaatkan untuk mendiskusikan materi dari skripsi, tesisi dan disertasi daripada mendiskusikan bagaimana tata cara penulisannya

    Rp30,800
  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp58,100
  • 0 out of 5

    PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL cetakan ke-2

    Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D
    ISBN 978-602-98456-1-7
    Tahun terbit 2018
    13,5 x 21 cm , 138 hlm

    Perancangan kontrak internasional adalah suatu keterampilan yang perlu dibangun terus menerus. Perancangan kontrak perlu memahami aturan-aturan substantif mengenai obyek kontrak yang akan dirancangannya. buku ini bertujuan membantu perancangan memahami aturan-aturan substantif itu.
    buku ini ditujukan untuk mahasiswa pada fakultas hukum dan masyarakat umum yang tengah atau hendak memahami bagaimana merancang suatu kontrak atau perjanjian (internasioanl). Buku ini menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk memahami perancangan kontrak dari tahap awal hingga akhir kontrak.
    Huala Adolf, penuis buku ini adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

    Rp38,200
  • 0 out of 5

    PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

    Prof.Dr.Efa Laela Fakhriah S.H.,M.H.

    Sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat dualisme mengingat terdapat dua peraturan sebagai sumber hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan wilayah yaitu : HIR merupakan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sert RBG yaitu ketentun hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
    Dalam buku ini disajika dan di kupas tentang kedua peraturan teresebut secara bersamaan di mulai dengan menguraikan sejarah terbentuknya HIR dan RBG, kemudian menyajikan keduanya (pasal-pasal yang masih dinyatakan berlaku) secara utuh sebagai sumber hukum acara perdata, dan juga membandingkan antara keduanya dengan mengingat meskipun keduaa peraturan teresbut mengatur hal yang sama akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penting sesuai dengan kebutuhan maupun letak geografis dari wilayah berlaku masing-masing.

    Rp46,200