Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Hukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitasi Perdangangan

    Topik Fasilitasi perdagangan tidak begitu ditulis terutama dari kajian hukumnya.Fasilitasi perdagangan antara lain termuat dalam ketentuan atau perjanjian menggenai fasilitasi perdagangan (WTO).Ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan memainkan perang penting.Perjanjian ini meletakkan standar pengaturan bagaimana seyogiannya pengaturan Negara Anggota perjanjian memberi fasilitasi keluar masuknya barang ekspor dan import.

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp83,000 Rp58,100
  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp58,000 Rp40,600
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp88,000 Rp61,600

  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp83,000 Rp58,100
  • 0 out of 5

    PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL cetakan ke-2

    Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D
    ISBN 978-602-98456-1-7
    Tahun terbit 2018
    13,5 x 21 cm , 138 hlm

    Perancangan kontrak internasional adalah suatu keterampilan yang perlu dibangun terus menerus. Perancangan kontrak perlu memahami aturan-aturan substantif mengenai obyek kontrak yang akan dirancangannya. buku ini bertujuan membantu perancangan memahami aturan-aturan substantif itu.
    buku ini ditujukan untuk mahasiswa pada fakultas hukum dan masyarakat umum yang tengah atau hendak memahami bagaimana merancang suatu kontrak atau perjanjian (internasioanl). Buku ini menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk memahami perancangan kontrak dari tahap awal hingga akhir kontrak.
    Huala Adolf, penuis buku ini adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

    Rp54,500 Rp38,200
  • 0 out of 5

    PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

    Rp50,000 Rp35,000
  • 0 out of 5

    PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

    Prof.Dr.Efa Laela Fakhriah S.H.,M.H.

    Sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat dualisme mengingat terdapat dua peraturan sebagai sumber hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan wilayah yaitu : HIR merupakan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sert RBG yaitu ketentun hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
    Dalam buku ini disajika dan di kupas tentang kedua peraturan teresebut secara bersamaan di mulai dengan menguraikan sejarah terbentuknya HIR dan RBG, kemudian menyajikan keduanya (pasal-pasal yang masih dinyatakan berlaku) secara utuh sebagai sumber hukum acara perdata, dan juga membandingkan antara keduanya dengan mengingat meskipun keduaa peraturan teresbut mengatur hal yang sama akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penting sesuai dengan kebutuhan maupun letak geografis dari wilayah berlaku masing-masing.

    Rp66,000 Rp46,200
  • 0 out of 5

    PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO)

    HUALA ADOLF

    TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan negara penerima modal, terutama negaara berkembang. bebrapa negara berkembang ada yang menganggapTRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMs ini untuk meminimalkan dampakdari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya.
    Tujuan lainnya dari negara penerima modal di dalam menerapkan TRIMs ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Disamping itu pula, penerapan TRIMs dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalammnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA).
    Huala Adolf adalah Guru Besar Hukum Internasional pada fakuktas Hukum Universitas Padjadjaran. Buku yang telah ditulisnya antara lain Arbitrase Komersial Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Aspekaspek Negara dalam Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Dasar-dasar Hukum Internasional

    Rp54,500 Rp38,200
  • 0 out of 5

    PERKEMBANGAN PENGATURAN AMDAL DI INDONESIA CETAKAN Ke-2

    Prof.Dr.Daud Siilalahi,S.H.
    Dr.Kristianto,P.H.,M.H.

    ISBN: 978 602 72878 1- 5
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 468 hlm

    Buku ini membahas peran model analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. AMDAL merupakan instrumen kebijakan hukum lingkungan paling penting dalam sistem perizinan kegiatan usaha yang mempunyai dampak penting pada lingkungan. Meskipun AMDAL ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam tiga generasi undang-undang lingkungan di Indonesia sejak tahun 1982, pemahaman pada mekanisme penerapannya masih sangat kurang. Hal ini disebabkan substansinya sangat teknis dan ilmiah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bayak panduan teknis dalam bahasa yang lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Di Amerika Serikat , AMDAL pada penerapannya berdasarkan undang-undang lingkungan hidup tahun 1970, 3000 kasus AMDAL terjadi selama 3 tahun pertama karena kualitasnya dianggap rendah pada saat itu, sehingga memerlukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaanya.
    AMDAL dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang berlaku saat ini telah mengalami penyempurnaan selama 25 tahun, namun pelaksanaan AMDAL di Indonesia masih tetap merupakan penyebab masalah sengketa lingkungan yang menarik. Oleh karena itu, sesuai dengan pengalaman tim penulis, baik sebagai anggota yang pernah merancang peraturan AMDAL, pengajar kursus AMDAL baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun pusat studi lingkungan universitas memaparkan peran AMDAL sebagai instrumen kebijakan dalam sistem perizinan menurut hukum lingkungan Indonesia. Banyaknya dokumen peraturan yang bersifat teknis dilampirkan,karena uraian AMDAL tanpa melihat bentuk dan substansi panduan teknis dalam peraturan sangat sulit difahami mekanisme penerapannya.

    Rp108,000 Rp75,600
  • 0 out of 5

    Persepktif Regulasi Pos, ITE & Perubahan, Dan Sislognas E-LOGISTICS CONTRACT Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mulfunction, Keamanan Siber, Dan Data Pribadi

    Prof.Dr.H.Ahmad M.Ramli,S.H.,M.H.,FCBArb

    Buku ini merupakan deskripsi pemahaman yang lebih luas tentang ruang lingkup bisnis jasa logistik berkaitan dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika), terutama dalam penyelenggaraan electronic-Logistics (e-Logistics). Dalam pelaksanaan e-Logistics, penerapan secured connection (andal, aman, bertanggung jawab, dan sebagaimana mestinya), trustworthy (terpercaya), dan efisien, dapat meminimalkan berbagai potensi dan risiko terjadinya malfunction dalam sistem elektronik.
    Malfunction dalam sistem elektronik menjadi tanggung jawab pelaku usaha, karena kelalaian untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian yang menimbulkan kerugian, oleh hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
    Buku ini memiliki moment of truth karena bersamaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIV, 10 November 2016 yang men-drive terwujudnya Digital Economy. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Road Map e-Commerce Indonesia 2016, merujuk 7 (tujuh) isu penting bagi kemajuan industri e-Commerce. Tiga (3) dari 7 (tujuh) isu penting tersebut, adalah : logistik, keamanan siber, dan perlindungan konsumen, sebagaimana dikaji dalam buku ini.

    Rp97,000 Rp67,900
  • 0 out of 5

    PERSEROAN TERBATAS MENURUT TIGA UNDANG-UNDANG

    S.Sastrswidjadja, S.H., S.U
    Rai Mantili, S.h., M.H.
    16 x 24,5 cm, 74 hlm

    Buku ini Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1, dengan juduk yang sama.. Untuk jilid 2 buku ini, Penulis menggunakan sistematika mengacu kepada sistematika UUPT seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Organ Perusahaan terbatas yang terdiri dari ( Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komesaris), penggabungan, Peleburan, Pengabilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan terhadap Persero, Status badan hukum Persero.
    Penulis buku ini Prof. Dr. Man. S. Sastrswidjadja, S.H., S.U., dan Rai Mantili, S.H., M.H., masing-masing adalah Guru Besar Hukum Dagang (Hukum Perusahaan, Asuransi, dll) dan dosen mata kuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
    Buku ini penting untuk Dasen, mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mendalami dagang.

    Rp31,000 Rp21,700
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp88,000 Rp61,600
  • 0 out of 5

    RAHASIA BANK

    Dr.Rani Sri Agustina S.H., M.H.

    Bank adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya berdasarkan asas kepercayaan tetapi di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.
    Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau harga mati, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya bersifat rahasia tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut UU Perbankan. Rahasia bank makin lama hanya sebagai slogan semata, karena semakin banyak peraturan perundang-undangan selain UU Perbankan yang diberikan kewenangan untuk membuka rahasia bank.

    Rp61,000 Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Dr.Sudjana,S.H.,M.Si.
    Dr.Elisantris Gultom,S.H.,M.H.

    Hak Konsumen atas Informasi yang benar tentang Barang melalui Legislasi berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di negara-negara lain karena informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Sedangkan pengaturan hak atas Informasi yang benar tentang Barang di beberapa negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Inggris hanya menekankan pada aspek keselamatan dan (kesehatan) konsumen. Namun demikian, pemenuhan terhadap hak konsumen terhadap informasi yang benar tentang barang secara faktual di Indonesia masih mengalami kendala yaitu karena kesadaran konsumen atas haknya masih rendah, pelaku usaha yang masih berorientasi pada laba/ keuntungan sehingga mengabaikan hak konsumen, ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tidak sinkron baik dalam UUPK sendiri, maupun dengan perundang-undangan lainnya, serta peran BPSK & BPOM yang belum optimal karena kendala pengaturan dan pengawasannya.
    Buku ini menarik karena mengkaji permasalahan dilematik antara Pelaku Usaha yang berkepentingan dengan Rahasia Dagangnya dan Hak Konsumen atas Informasi yang benar. Sistematika Pembahasan meliputi Urgensi Perlindungan Konsumen dan Rahasia Dagang; Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Negara Hukum; Rahasia Dagang Dalam Pemenuhan Hak Konsumen

    Rp61,000 Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA KEDOKTERAN DI ANTARA MORAL DAN HUKUM PROFESI DOKTER

    Dr. H. Desriza Ratman, .
    ISBN. 978-602-14978-5-2
    Tahun Terbit : 2016
    14,5 x 20,5 cm , 132 hlm

    Pengaturan tentang pentingnya simpan Rahasia kedokteran secara khusus dikuatkan kembali dengan dibentuknya UU nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang mana didalamnya sudah terdapat sanksi pidana bagi seorang dokter yang melanggar kewajibannya karena membuka Rahasia Kedoteran. Sampai kapan Rahasia Kedokteran itu di simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran itu di Simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran dibuka? Kalau seandaninya tidak boleh, kenapa? Atau kalau seandainya boleh, bagaimana caranya? Dan siapa saja yang diwajibkan untuk menjaga Rahasia Kedokteran ?

    Rp45,000 Rp31,500