Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Instrumen – Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional

    Kontrak Internasional berperan penting dalam transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam transaksi perdagangan biasanya mencapai kesepakatan dan menguangkan kesepakatan mereka dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

    Upaya untuk mengatur transaksi perdagangan bersumber pada dokumen kontrak dan aturan hukum kontrak internasional yang relevan. Aturan hukum kontrak internasional ini biasanya dirumuskan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional.

    Instrumen atau perjanjian tentang kontrak internasional ada cukup banyak. Instrumen tersebut dalam buku ini dibagi ke dalam 4 bagian: Bagian 1 mengenai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Bagian 2 Kontrak Jual Beli Barang Internasional; Bagian 3 Hukum yang berlaku untuk Kontrak Internasional; dan Bagian 4 Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Forum arbitrase dalam Bagian 4 ini sengaja dicantumkan karena arbitrase sudah umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak.

    Rp65,800
  • 0 out of 5

    Imbal Dagang Imbal Beli Dalam Pengadaan Barang Import Pemerintah Di Indonesia

    Imbal Dagang merupakan teknik atau cara dalam perdagangan internasional yang tidak mengutamakan mata uang sebagai unsur pembayaran atau imbalannya, namun lebih mengutama-kan barang lain yang dibutuhkan atau dapat juga sebagian uang dan sebagian lagi dengan barang.

    Imbal Beli merupakan salah satu bentuk Imbal Dagang yang telah dipergunakan oleh berbagai negara. Imbal Beli yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih mengarah kepada setiap pembelian barang pemerintah yang dibiayai dari APBN.

    Pemerintah sebagai pembeli mensyaratkan kepada negara yang barangnya dibeli, untuk ikut serta menyerap barang-barang ekspor Indonesia.

    Imbal Beli tersebut bertujuan untuk pengembangan ekspor, perluasan pasar, penganeka-ragaman jenis komoditi, pemerata-an ekspor Daerah dan peningkatan pelaku ekspor/ eksportir.

    Perspektif Imbal Beli, sebaiknya dilaksanakan dengan intensif dan Pemerintah perlu turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya, serta berkolaborasi dengan para pelaku usaha/ eksportir dan Petani.

    Rp33,600
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp31,500

  • 0 out of 5

    PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO)

    HUALA ADOLF

    TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan negara penerima modal, terutama negaara berkembang. bebrapa negara berkembang ada yang menganggapTRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMs ini untuk meminimalkan dampakdari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya.
    Tujuan lainnya dari negara penerima modal di dalam menerapkan TRIMs ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Disamping itu pula, penerapan TRIMs dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalammnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA).
    Huala Adolf adalah Guru Besar Hukum Internasional pada fakuktas Hukum Universitas Padjadjaran. Buku yang telah ditulisnya antara lain Arbitrase Komersial Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Aspekaspek Negara dalam Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Dasar-dasar Hukum Internasional

    Rp27,250
  • 0 out of 5

    PERKEMBANGAN PENGATURAN AMDAL DI INDONESIA CETAKAN Ke-2

    Prof.Dr.Daud Siilalahi,S.H.
    Dr.Kristianto,P.H.,M.H.

    ISBN: 978 602 72878 1- 5
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 468 hlm

    Buku ini membahas peran model analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. AMDAL merupakan instrumen kebijakan hukum lingkungan paling penting dalam sistem perizinan kegiatan usaha yang mempunyai dampak penting pada lingkungan. Meskipun AMDAL ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam tiga generasi undang-undang lingkungan di Indonesia sejak tahun 1982, pemahaman pada mekanisme penerapannya masih sangat kurang. Hal ini disebabkan substansinya sangat teknis dan ilmiah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bayak panduan teknis dalam bahasa yang lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Di Amerika Serikat , AMDAL pada penerapannya berdasarkan undang-undang lingkungan hidup tahun 1970, 3000 kasus AMDAL terjadi selama 3 tahun pertama karena kualitasnya dianggap rendah pada saat itu, sehingga memerlukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaanya.
    AMDAL dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang berlaku saat ini telah mengalami penyempurnaan selama 25 tahun, namun pelaksanaan AMDAL di Indonesia masih tetap merupakan penyebab masalah sengketa lingkungan yang menarik. Oleh karena itu, sesuai dengan pengalaman tim penulis, baik sebagai anggota yang pernah merancang peraturan AMDAL, pengajar kursus AMDAL baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun pusat studi lingkungan universitas memaparkan peran AMDAL sebagai instrumen kebijakan dalam sistem perizinan menurut hukum lingkungan Indonesia. Banyaknya dokumen peraturan yang bersifat teknis dilampirkan,karena uraian AMDAL tanpa melihat bentuk dan substansi panduan teknis dalam peraturan sangat sulit difahami mekanisme penerapannya.

    Rp75,600
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    Persepktif Regulasi Pos, ITE & Perubahan, Dan Sislognas E-LOGISTICS CONTRACT Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mulfunction, Keamanan Siber, Dan Data Pribadi

    Prof.Dr.H.Ahmad M.Ramli,S.H.,M.H.,FCBArb

    Buku ini merupakan deskripsi pemahaman yang lebih luas tentang ruang lingkup bisnis jasa logistik berkaitan dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika), terutama dalam penyelenggaraan electronic-Logistics (e-Logistics). Dalam pelaksanaan e-Logistics, penerapan secured connection (andal, aman, bertanggung jawab, dan sebagaimana mestinya), trustworthy (terpercaya), dan efisien, dapat meminimalkan berbagai potensi dan risiko terjadinya malfunction dalam sistem elektronik.
    Malfunction dalam sistem elektronik menjadi tanggung jawab pelaku usaha, karena kelalaian untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian yang menimbulkan kerugian, oleh hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
    Buku ini memiliki moment of truth karena bersamaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIV, 10 November 2016 yang men-drive terwujudnya Digital Economy. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Road Map e-Commerce Indonesia 2016, merujuk 7 (tujuh) isu penting bagi kemajuan industri e-Commerce. Tiga (3) dari 7 (tujuh) isu penting tersebut, adalah : logistik, keamanan siber, dan perlindungan konsumen, sebagaimana dikaji dalam buku ini.

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    PERSEROAN TERBATAS MENURUT TIGA UNDANG-UNDANG

    S.Sastrswidjadja, S.H., S.U
    Rai Mantili, S.h., M.H.
    16 x 24,5 cm, 74 hlm

    Buku ini Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1, dengan juduk yang sama.. Untuk jilid 2 buku ini, Penulis menggunakan sistematika mengacu kepada sistematika UUPT seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Organ Perusahaan terbatas yang terdiri dari ( Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komesaris), penggabungan, Peleburan, Pengabilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan terhadap Persero, Status badan hukum Persero.
    Penulis buku ini Prof. Dr. Man. S. Sastrswidjadja, S.H., S.U., dan Rai Mantili, S.H., M.H., masing-masing adalah Guru Besar Hukum Dagang (Hukum Perusahaan, Asuransi, dll) dan dosen mata kuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
    Buku ini penting untuk Dasen, mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mendalami dagang.

    Rp15,500
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp61,600
  • 0 out of 5

    RAHASIA BANK

    Dr.Rani Sri Agustina S.H., M.H.

    Bank adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya berdasarkan asas kepercayaan tetapi di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.
    Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau harga mati, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya bersifat rahasia tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut UU Perbankan. Rahasia bank makin lama hanya sebagai slogan semata, karena semakin banyak peraturan perundang-undangan selain UU Perbankan yang diberikan kewenangan untuk membuka rahasia bank.

    Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Dr.Sudjana,S.H.,M.Si.
    Dr.Elisantris Gultom,S.H.,M.H.

    Hak Konsumen atas Informasi yang benar tentang Barang melalui Legislasi berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di negara-negara lain karena informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Sedangkan pengaturan hak atas Informasi yang benar tentang Barang di beberapa negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Inggris hanya menekankan pada aspek keselamatan dan (kesehatan) konsumen. Namun demikian, pemenuhan terhadap hak konsumen terhadap informasi yang benar tentang barang secara faktual di Indonesia masih mengalami kendala yaitu karena kesadaran konsumen atas haknya masih rendah, pelaku usaha yang masih berorientasi pada laba/ keuntungan sehingga mengabaikan hak konsumen, ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tidak sinkron baik dalam UUPK sendiri, maupun dengan perundang-undangan lainnya, serta peran BPSK & BPOM yang belum optimal karena kendala pengaturan dan pengawasannya.
    Buku ini menarik karena mengkaji permasalahan dilematik antara Pelaku Usaha yang berkepentingan dengan Rahasia Dagangnya dan Hak Konsumen atas Informasi yang benar. Sistematika Pembahasan meliputi Urgensi Perlindungan Konsumen dan Rahasia Dagang; Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Negara Hukum; Rahasia Dagang Dalam Pemenuhan Hak Konsumen

    Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA KEDOKTERAN DI ANTARA MORAL DAN HUKUM PROFESI DOKTER

    Dr. H. Desriza Ratman, .
    ISBN. 978-602-14978-5-2
    Tahun Terbit : 2016
    14,5 x 20,5 cm , 132 hlm

    Pengaturan tentang pentingnya simpan Rahasia kedokteran secara khusus dikuatkan kembali dengan dibentuknya UU nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang mana didalamnya sudah terdapat sanksi pidana bagi seorang dokter yang melanggar kewajibannya karena membuka Rahasia Kedoteran. Sampai kapan Rahasia Kedokteran itu di simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran itu di Simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran dibuka? Kalau seandaninya tidak boleh, kenapa? Atau kalau seandainya boleh, bagaimana caranya? Dan siapa saja yang diwajibkan untuk menjaga Rahasia Kedokteran ?

    Rp31,500
  • 0 out of 5

    TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN OBAT MURAH

    Dr. Sudjana, S.H., M.H
    ISBN 978-602-74375-9-3
    Tahun terbit 2018
    13 x 21.5 cm , 354 halaman

    Pengadaan obat murah merupakan Hak Asasi Manusia atas kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah untuk melaksanakannya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945 Amandemen IV.
    Buku ini memaparkan secara komprehensif tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam pengadaan Obat Murah dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan Kesehatan. Karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari Hukum Kesehatan, dan Pihak terkait lainnya seperti apoteker, tenaga kesehatan, serta khalayak umum yang memiliki ketertarikan terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengadaan Obat murah.

    Rp64,400
  • 0 out of 5

    TRUS MARK (Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Internet Banking Di Indonesia

    Enni Soerjati Priowirjanto

    Perkembangan pengguanaan internet sebagai sarana pertukaran informasi saat ini sudah menjangkau dunia bisnis melalui kegiatan ekonomi digital,untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi digital,yang melakukan kegiatannya tidak bertatap muka secara fisik,namun melalui jaringan internet.Pengaturan yang dapat menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan aman dan tidak merugikan para pihak pelakunnya

    Rp48,300
  • 0 out of 5

    UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

    Penerbit Keni Media

    Dalam buku adalah himpunan UU ini dilengkapi pula UU Ratifikasi terhadap Perjanjian WTO dan Agreement Establishing The World Trade Organization. Undang-undang ratifikasi ini pun penting karena Perjanjian WTO yang telah diratifikasi ini mengakibatkan pemberlakuan Perjanjian ini kedalam hukum Indonesia.

    Rp20,000