Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase

    Rp51,100
  • 0 out of 5

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    Rp63,000
  • 0 out of 5

    Indonesia Dalam Dinamika Hukum internasional

    Rp65,100
  • 0 out of 5

    Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi

    Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum. sedangkan Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.

    Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian DISKRESI dan prosedur penggunaannya oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Rp72,800

  • 0 out of 5

    PENUNTUN PRAKTIS METODE PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM Cetakan Ke-2

    Prof. (Em) Dr. E. Saefullah Wiradipradja, SH., LL.M
    ISBN. 978-602-72878-2-2
    Tahun Terbit : 2016
    13,5 x 20 cm, 116 hlm

    Buku ini sangat membantu mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dalam penyususnan skripsi, tesis, dan disertasi.Mengapa demikian ? karena buku ini membahas tentang metode penelitian dan karya ilmiah hukum secara singkat, padat dan mudah dilaksanakan.
    Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis membimbing para mahasiswa Fakultas Hukum baik Strata S-1, S-2 maupun S-3 yang menurut pengamatan penulis buku ini memberikan petunjuk secara praktis yang langsung dapat diterapkan dalam rangka menyusun skripsi, tesis atau disertasi sehingga waktu konsultasi dapat lebih dimanfaatkan untuk mendiskusikan materi dari skripsi, tesisi dan disertasi daripada mendiskusikan bagaimana tata cara penulisannya

    Rp30,800
  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp58,100
  • 0 out of 5

    PERANCANGAN KONTRAK INTERNASIONAL cetakan ke-2

    Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D
    ISBN 978-602-98456-1-7
    Tahun terbit 2018
    13,5 x 21 cm , 138 hlm

    Perancangan kontrak internasional adalah suatu keterampilan yang perlu dibangun terus menerus. Perancangan kontrak perlu memahami aturan-aturan substantif mengenai obyek kontrak yang akan dirancangannya. buku ini bertujuan membantu perancangan memahami aturan-aturan substantif itu.
    buku ini ditujukan untuk mahasiswa pada fakultas hukum dan masyarakat umum yang tengah atau hendak memahami bagaimana merancang suatu kontrak atau perjanjian (internasioanl). Buku ini menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk memahami perancangan kontrak dari tahap awal hingga akhir kontrak.
    Huala Adolf, penuis buku ini adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

    Rp38,200
  • 0 out of 5

    PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

    Prof.Dr.Efa Laela Fakhriah S.H.,M.H.

    Sampai saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat dualisme mengingat terdapat dua peraturan sebagai sumber hukum acara perdata yang berlaku berdasarkan wilayah yaitu : HIR merupakan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sert RBG yaitu ketentun hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
    Dalam buku ini disajika dan di kupas tentang kedua peraturan teresebut secara bersamaan di mulai dengan menguraikan sejarah terbentuknya HIR dan RBG, kemudian menyajikan keduanya (pasal-pasal yang masih dinyatakan berlaku) secara utuh sebagai sumber hukum acara perdata, dan juga membandingkan antara keduanya dengan mengingat meskipun keduaa peraturan teresbut mengatur hal yang sama akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penting sesuai dengan kebutuhan maupun letak geografis dari wilayah berlaku masing-masing.

    Rp46,200
  • 0 out of 5

    PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO)

    HUALA ADOLF

    TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan negara penerima modal, terutama negaara berkembang. bebrapa negara berkembang ada yang menganggapTRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMs ini untuk meminimalkan dampakdari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya.
    Tujuan lainnya dari negara penerima modal di dalam menerapkan TRIMs ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Disamping itu pula, penerapan TRIMs dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalammnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA).
    Huala Adolf adalah Guru Besar Hukum Internasional pada fakuktas Hukum Universitas Padjadjaran. Buku yang telah ditulisnya antara lain Arbitrase Komersial Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Aspekaspek Negara dalam Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Dasar-dasar Hukum Internasional

    Rp27,250
  • 0 out of 5

    PERKEMBANGAN PENGATURAN AMDAL DI INDONESIA CETAKAN Ke-2

    Prof.Dr.Daud Siilalahi,S.H.
    Dr.Kristianto,P.H.,M.H.

    ISBN: 978 602 72878 1- 5
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 468 hlm

    Buku ini membahas peran model analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. AMDAL merupakan instrumen kebijakan hukum lingkungan paling penting dalam sistem perizinan kegiatan usaha yang mempunyai dampak penting pada lingkungan. Meskipun AMDAL ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dalam tiga generasi undang-undang lingkungan di Indonesia sejak tahun 1982, pemahaman pada mekanisme penerapannya masih sangat kurang. Hal ini disebabkan substansinya sangat teknis dan ilmiah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bayak panduan teknis dalam bahasa yang lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Di Amerika Serikat , AMDAL pada penerapannya berdasarkan undang-undang lingkungan hidup tahun 1970, 3000 kasus AMDAL terjadi selama 3 tahun pertama karena kualitasnya dianggap rendah pada saat itu, sehingga memerlukan penyempurnaan berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaanya.
    AMDAL dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang berlaku saat ini telah mengalami penyempurnaan selama 25 tahun, namun pelaksanaan AMDAL di Indonesia masih tetap merupakan penyebab masalah sengketa lingkungan yang menarik. Oleh karena itu, sesuai dengan pengalaman tim penulis, baik sebagai anggota yang pernah merancang peraturan AMDAL, pengajar kursus AMDAL baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun pusat studi lingkungan universitas memaparkan peran AMDAL sebagai instrumen kebijakan dalam sistem perizinan menurut hukum lingkungan Indonesia. Banyaknya dokumen peraturan yang bersifat teknis dilampirkan,karena uraian AMDAL tanpa melihat bentuk dan substansi panduan teknis dalam peraturan sangat sulit difahami mekanisme penerapannya.

    Rp75,600
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    Persepktif Regulasi Pos, ITE & Perubahan, Dan Sislognas E-LOGISTICS CONTRACT Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mulfunction, Keamanan Siber, Dan Data Pribadi

    Prof.Dr.H.Ahmad M.Ramli,S.H.,M.H.,FCBArb

    Buku ini merupakan deskripsi pemahaman yang lebih luas tentang ruang lingkup bisnis jasa logistik berkaitan dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika), terutama dalam penyelenggaraan electronic-Logistics (e-Logistics). Dalam pelaksanaan e-Logistics, penerapan secured connection (andal, aman, bertanggung jawab, dan sebagaimana mestinya), trustworthy (terpercaya), dan efisien, dapat meminimalkan berbagai potensi dan risiko terjadinya malfunction dalam sistem elektronik.
    Malfunction dalam sistem elektronik menjadi tanggung jawab pelaku usaha, karena kelalaian untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian yang menimbulkan kerugian, oleh hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
    Buku ini memiliki moment of truth karena bersamaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIV, 10 November 2016 yang men-drive terwujudnya Digital Economy. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Road Map e-Commerce Indonesia 2016, merujuk 7 (tujuh) isu penting bagi kemajuan industri e-Commerce. Tiga (3) dari 7 (tujuh) isu penting tersebut, adalah : logistik, keamanan siber, dan perlindungan konsumen, sebagaimana dikaji dalam buku ini.

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    PERSEROAN TERBATAS MENURUT TIGA UNDANG-UNDANG

    S.Sastrswidjadja, S.H., S.U
    Rai Mantili, S.h., M.H.
    16 x 24,5 cm, 74 hlm

    Buku ini Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1, dengan juduk yang sama.. Untuk jilid 2 buku ini, Penulis menggunakan sistematika mengacu kepada sistematika UUPT seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Organ Perusahaan terbatas yang terdiri dari ( Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komesaris), penggabungan, Peleburan, Pengabilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan terhadap Persero, Status badan hukum Persero.
    Penulis buku ini Prof. Dr. Man. S. Sastrswidjadja, S.H., S.U., dan Rai Mantili, S.H., M.H., masing-masing adalah Guru Besar Hukum Dagang (Hukum Perusahaan, Asuransi, dll) dan dosen mata kuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
    Buku ini penting untuk Dasen, mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mendalami dagang.

    Rp15,500
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp61,600
  • 0 out of 5

    RAHASIA BANK

    Dr.Rani Sri Agustina S.H., M.H.

    Bank adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya berdasarkan asas kepercayaan tetapi di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.
    Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau harga mati, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya bersifat rahasia tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut UU Perbankan. Rahasia bank makin lama hanya sebagai slogan semata, karena semakin banyak peraturan perundang-undangan selain UU Perbankan yang diberikan kewenangan untuk membuka rahasia bank.

    Rp42,700