Hukum Pidana

  • 0 out of 5

    ANTARA PERINTAH JABATAN DAN KEJAHATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL CETAKAN Ke-2

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio, S.H.,M.H.

    Terkadang tanpa disadari maupun tidak PNS terperangkap antara melaksanakan Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan yang berujung pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seorang PNS akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik didukung pemahamannya akan hukum khususnya dalam melaksanakan Perintah Jabatan sehingga diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan jabatan.
    Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi Pegawai Negari Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan publik serta berguna juga bagi praktisi dan mahasiswa fakultas hukum untuk mendalami ilmu hukum itu sendiri

    Rp59,000 Rp41,300
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM PENIPUAN BERBASIS INTERNET

    Dr.Maksun,S.H.,LL.M
    Wiwik Meilarati

    Berbagai kejahatan internet seperti cyberstalking, penipuan internet, scam website, cyber aggresionn, cyber spionage, dan/ atau pornografi anak merupakan kejahatan jenis baru yang berevolusi dari berbagai jenis kejahatan konvesinal. Kejahatan penipuan dan pencurian misalnya yang diwaktu lalu dipandang hanya dapat dilakukan secara fisik telah beralih menjadi kejahatan yang bersifat borderless.
    buku ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang teknologi, komunikasi dan informasi. Kejahatan siber, hukum siber, dan penipuan internet (internet fraud) termasuk didalamnya aturan hukum dan upaya penanggulanggannya. Diakhir bab, diberikan beberapa dokumen yang mengatur kejahatan siber secara umum dan penipuaan internet secara khusus.

    Rp53,000 Rp37,100
  • 0 out of 5

    DISKREKSI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio,S.H.,M.H.

    Salah satuaspek penting di era reformasi saat ini adalah pemberantaasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sepatutnya di dukung oleh semua pihak karena perbuatan korupsi itu merugikan keuangan negara yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat, namun dalam pemberantasan korupsi perlu disertai keseimbangan pemahaman hukum secara tepat dan menyeluruh khususnya dalam kajian kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkadang memasuki garis abu-abu dengan segala permasalahannya.
    Fenomena yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang sangat positivistik, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui diskresi oleh pejabat adminisrasi negara berujung pada tuntutan hukum secara pidana. keadaan ini membawa implikasi pada timbulnya ketidakpastiaan hukum di bidang tindakan /perbuatan hukum administrasi negara, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja Administrasi Negara karena akan menimbulkan keragu-raguan dalam bertindak, stagnasi roda pelayanan publik bahkan sampai pada pembunuhan karakter terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah yang sehat.
    Melalui Buku ini Permaasalahan tersebut di atas dibahas dengan mencoba menemukan suatu konsep baru bagi proses penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaan kewenangan diskresi, juga bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

    Rp76,000 Rp53,200