Penanaman Modal

  • 0 out of 5

    HUKUM PENANAMAN MODAL KEBIJAKAN PEMBATASAN MODAL ASING KAJIAN PEMANFAATAN ARUS MODAL ASING UNTUK PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI KERAKYATAN

    Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.

    ISBN 978-602-515-546-8
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 372 Halaman
    Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka kebijakan penanaman modal menganut sistem terbuka, yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modala pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) seharusnya fokus juga pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan, yang merupakan bagian dari Kebijakan Dasar Penanaman Modal, sehingga meningkatnya arus modal asing ke Indonesia seharusnya dapat diarahkan untuk menciptakan limpahan positif (spillover) bagi pengembangan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKMK.

    Rp100,000 Rp70,000
  • 0 out of 5

    HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

    HUALA ADOLF

    Penanaman Modal berperan penting dalam perekonomian Negara. Penanaman modal berperan penting dalam perekonomian Negara .Penanaman modal memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk setempat, membantu menggerakan perekonomian dalam negeri, menyumbang skill dan terutama modal ke dalam negeri penerima penanaman modal kerap muncul, terutama antara pemilik modal dengan negara penerima modal.
    Dalam keadaan seperti itu, Hukum perdagngan internasional terutama hukum penanaman modal yang terkait dalam WTO memberi berbagai cara bagaimana penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal itu diselesaikan. Buku ini hadir memberi gambaran bagaimana hukum berperan penting di dalam menyelesaikan sengketa di bidang penanaman modal.

    Rp41,000 Rp28,700
  • 0 out of 5

    MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M
    Dr. An An Chandrawulan SH. LL.M
    ISBN. 978-602-98456-7-9
    Tahun Terbit : 2015
    13,5 x 20,5 cm, 374 hlm

    Buku ini Adalah hasil Penelitian yang dilakukan karena adanya beberapa gugatan investor asing kepada pemerintah di badan Arbitrase ICSID. Buku ini menguraikan bagaimana arbitrase di gunakan di dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal, terutama di dalam arbitrase ICSID.
    Terdapat berbagai mekanisme yang di kenal dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal. Tetapi dari berbagai mekanisme yang ada, baik investor maupun pemerintah sepanjang ini masih menggunkan arbitrase di dalam menyelesaikan sengketanya. Salah satu alasan mekanisme arbitrase digunakan adalah karena keputusannya yang cepat, yaitu final dan mengikat, dan yang penting, diputus oleh para ahli.
    Buku ini sangat penting untuk dibaca dan dikaji oleh para mahasiswa dan sarjana atau kalangan umum yang menaruh minat atau perhatian terhadap penanaman modal terutama penyelesaian sengketa penanaman modal.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (WTO)

    HUALA ADOLF

    TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan negara penerima modal, terutama negaara berkembang. bebrapa negara berkembang ada yang menganggapTRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMs ini untuk meminimalkan dampakdari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya.
    Tujuan lainnya dari negara penerima modal di dalam menerapkan TRIMs ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Disamping itu pula, penerapan TRIMs dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalammnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA).
    Huala Adolf adalah Guru Besar Hukum Internasional pada fakuktas Hukum Universitas Padjadjaran. Buku yang telah ditulisnya antara lain Arbitrase Komersial Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Aspekaspek Negara dalam Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Dasar-dasar Hukum Internasional

    Rp54,500 Rp38,200