• 0 out of 5

    ANTARA PERINTAH JABATAN DAN KEJAHATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL CETAKAN Ke-2

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio, S.H.,M.H.

    Terkadang tanpa disadari maupun tidak PNS terperangkap antara melaksanakan Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan yang berujung pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seorang PNS akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik didukung pemahamannya akan hukum khususnya dalam melaksanakan Perintah Jabatan sehingga diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan jabatan.
    Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi Pegawai Negari Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan publik serta berguna juga bagi praktisi dan mahasiswa fakultas hukum untuk mendalami ilmu hukum itu sendiri

    Rp59,000 Rp41,300
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

    Dr.Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H.
    Syopian Febriansyah,S.H

    Buku ini membahas mengenai Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia. Penyelesaian Bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai Lembaga Independen, Penyelesaian bank bermasalah dan akbat hukumnya di kaitkan dengan fungsi bank indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan. Buku ini juga membahas tentang likuidasi Perbankan dan akibat hukumnya serta TanggungJawab bank Indonesia sebagai Lembaga Independen dalam mencapai kepastian hukum terhadap penyelesaian Bank bermasalah guna menciptakan Sistem perbankan yang sehat di Indonesia

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM PENIPUAN BERBASIS INTERNET

    Dr.Maksun,S.H.,LL.M
    Wiwik Meilarati

    Berbagai kejahatan internet seperti cyberstalking, penipuan internet, scam website, cyber aggresionn, cyber spionage, dan/ atau pornografi anak merupakan kejahatan jenis baru yang berevolusi dari berbagai jenis kejahatan konvesinal. Kejahatan penipuan dan pencurian misalnya yang diwaktu lalu dipandang hanya dapat dilakukan secara fisik telah beralih menjadi kejahatan yang bersifat borderless.
    buku ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang teknologi, komunikasi dan informasi. Kejahatan siber, hukum siber, dan penipuan internet (internet fraud) termasuk didalamnya aturan hukum dan upaya penanggulanggannya. Diakhir bab, diberikan beberapa dokumen yang mengatur kejahatan siber secara umum dan penipuaan internet secara khusus.

    Rp53,000 Rp37,100
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK HUKUM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM PERDAGANGAN BEBAS

    Dr.Muh.Risnain SH.,MH

    Isu yang di angkat dalam buku ini sangat aktual di tengah liberalisasi perdagangan Internasional yang berkubang dalam pusaran globalisasi. Daya saing (competitiveness) menjadi isu yang sangat sering diangkat oleh para calon pemimpin bangsa. Tidak dapat di pungkiri bahwa bangsa yang memiliki daya sainglah sebagai pemenang peradaban dalam perdagangan internasional dewasa ini.
    Buku ini penting untuk dimiliki sebagai referensi di bidang hukum perdagangan internasional.
    Masyarakat umum dan mahasiswa di faultas hukum perlu untuk mengoleksi buku ini.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Edisi Revisi)

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    BANGUN GUNA SERAH (BOT)

    DR. Anita Kamilah, S.H. M.H.

    Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun demikian konsep BOT tumbuh dan berkembang dalam kegiatan ekonomi Indonesia, sebagai suatu perjanjian antara pemegang hak atas tanah dengan investor, dimana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir

    Rp64,000 Rp44,800
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR PRINSIP & FILOSOFI ARBITRASE

    Huala Adolf

    Arbitrase telah berkembang pesat, perhatian masyarakat luas termasuk negara atau pemerintah terhadap arbitrase semakin lama Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat badan atau lembaga ini sebagai sesuatu yang penting dalam penyelesaian sengketa dagang.
    Buku ini mengupas aspek-aspek dasar dari arbitrase, yang mencangkup teori, prinsip dan filosofi arbitrase. Buku ini cukup penting untuk mereka yang hendak mendalami arbitrase

    Rp64,000 Rp44,800
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp58,000 Rp40,600
  • 0 out of 5

    HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

    Dr.Sudjana, S.H., M.Si.

    Secara umum Kekayaan Intelektual dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta & Hak Terkait dan Kekayaan Industri. Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.

    Dengan demikian, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Elektronika (semi konduktor) yaitu Teknologi mutakhir yang merupakan dasar bagi Teknologi Informasi.

    Buku ini memaparkan secara komprehensif Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baik menurut ketentuan Nasional, Regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh Pihak-pihak yang yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seperti Dosen, Mahasiswa, dan khalayak umum lainnya yang berminat untuk memahaminya.

    Rp74,000 Rp51,800
  • 0 out of 5

    HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf,SH., LL.M., Ph.D
    ISBN.978-602-74375-3-1
    Tahun Terbit : 2016
    16,4 x 24 cm, 200 hlm

    Hukum Arbitrase Komersial Internasional adalah cabang ilmu hukum yang berkembang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin luasnya pemahaman dunia usaha terhadap arbitrase dan semakin banyaknya sengketa yang berhasil diselesaikan oleh arbitrase.
    Buku ini memuat ketentuan hukum yang mengatur arbitrase, khususnya hukum arbitase komersial internasional.
    Kajian yang di bahas mencangkup perjanjian (klausul) arbitrase, prosedur (hukum acara) arbitrase, putusan arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menurut konvensi New York 1958.
    Lampiran buku ini memuat New York Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Abitral Award 1958 dan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

    Rp49,000 Rp34,300