Harga aslinya adalah: Rp40,000.Rp20,000Harga saat ini adalah: Rp20,000.
Penerbit Keni Media
Dalam buku adalah himpunan UU ini dilengkapi pula UU Ratifikasi terhadap Perjanjian WTO dan Agreement Establishing The World Trade Organization. Undang-undang ratifikasi ini pun penting karena Perjanjian WTO yang telah diratifikasi ini mengakibatkan pemberlakuan Perjanjian ini kedalam hukum Indonesia.
| Berat | 150 gram |
|---|
S.Sastrswidjadja, S.H., S.U
Rai Mantili, S.h., M.H.
16 x 24,5 cm, 74 hlm
Buku ini Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1, dengan juduk yang sama.. Untuk jilid 2 buku ini, Penulis menggunakan sistematika mengacu kepada sistematika UUPT seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Organ Perusahaan terbatas yang terdiri dari ( Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komesaris), penggabungan, Peleburan, Pengabilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan terhadap Persero, Status badan hukum Persero.
Penulis buku ini Prof. Dr. Man. S. Sastrswidjadja, S.H., S.U., dan Rai Mantili, S.H., M.H., masing-masing adalah Guru Besar Hukum Dagang (Hukum Perusahaan, Asuransi, dll) dan dosen mata kuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Buku ini penting untuk Dasen, mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mendalami dagang.
Dilengkapi :
– UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum pidana
– UU RI Nomor 73 Tahu 1958 Tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh wilayah republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Suplemen :
1. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Mengatur: Tindak pidana terhadap keamanan negara; tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat; tindak pidanan terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap proses peradilan; tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama; tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan Lembaga negara; tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah; tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas; tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara; tindak pidana pemalsuan surat; tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana penelantaran orang; tindak pidana penghinaan; tindak pidana pembukaan rahasia; tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; tindak pidana terhadap nyawa dan janin; tindak pidana terhadap tubuh; tindak pidana yang mengakibatkan mati atau lukakarena kealfaan; tindak pidana pencurian; tindak pidana pemerasan dan pengancaman; tindak pidana penggelapan; tindak pidana perbuatan curang; tindak pidana terhadap kepercayan dalam menjalankan usaha; tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; tindak pidana penadahan, penerbitan, dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana khusus; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
© Kenimedia eCommerce.. All Rights Reserved Visit JasaBandung.com
