buku terbaru

Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp85,000 Rp59,500
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp50,000 Rp35,000
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

    Buku ini memberikan arah mengenai ruang lingkup berlakunya hukum ini. Hukum yang mengatur transaksi bisnis transnasional mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum privat pun terbagi ke dalam berbagai bentuk. Sebagian besar terbentuk oleh lembaga-lembaga privat. Sebagian terbentuk oleh lembaga internasional, dll.
    Buku ini memuat 7 bab. Bab pertama memuat pengantar hukum transaksi bisnis transnasional, hukum transaksi bisnis transnasional sebagai cabang ilmu hukum (Bab 2), Perbandingan Hukum (Bab 3); Hukum Internasional (Bab 4), Penafsiran perjanjian Internasional (Bab 5); Muatan dan struktur perjanjian mengenai transaksi bisnis transnasional (Bab 6); dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional (Bab 7).

    Rp65,000 Rp45,500
  • 0 out of 5

    Pengantar Hukum Perdata Internasional

    Buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata Internasional di Indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.Ruang lingkup buku ini telah secara sistematis mencakup baik hukum materil maupun hukum formil dengan pendekatan penyelesaian atau peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional . Mengingat begitu luasnya cakupan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, buku ini hanya berisikan hal-hal pokok saja yang diperlukan dalam memahami,menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa Hukum Perdata Internasional.

    Rp57,000 Rp39,900
  • 0 out of 5

    Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional

    Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

    Rp47,000 Rp32,900