buku terbaru

Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

    Buku ini memberikan arah mengenai ruang lingkup berlakunya hukum ini. Hukum yang mengatur transaksi bisnis transnasional mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum privat pun terbagi ke dalam berbagai bentuk. Sebagian besar terbentuk oleh lembaga-lembaga privat. Sebagian terbentuk oleh lembaga internasional, dll.
    Buku ini memuat 7 bab. Bab pertama memuat pengantar hukum transaksi bisnis transnasional, hukum transaksi bisnis transnasional sebagai cabang ilmu hukum (Bab 2), Perbandingan Hukum (Bab 3); Hukum Internasional (Bab 4), Penafsiran perjanjian Internasional (Bab 5); Muatan dan struktur perjanjian mengenai transaksi bisnis transnasional (Bab 6); dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional (Bab 7).

    Rp65,000 Rp45,500
  • 0 out of 5

    Pengantar Hukum Perdata Internasional

    Buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata Internasional di Indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.Ruang lingkup buku ini telah secara sistematis mencakup baik hukum materil maupun hukum formil dengan pendekatan penyelesaian atau peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional . Mengingat begitu luasnya cakupan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, buku ini hanya berisikan hal-hal pokok saja yang diperlukan dalam memahami,menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa Hukum Perdata Internasional.

    Rp57,000 Rp39,900
  • 0 out of 5

    Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional

    Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

    Rp47,000 Rp32,900
  • 0 out of 5

    Hukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitasi Perdangangan

    Topik Fasilitasi perdagangan tidak begitu ditulis terutama dari kajian hukumnya.Fasilitasi perdagangan antara lain termuat dalam ketentuan atau perjanjian menggenai fasilitasi perdagangan (WTO).Ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan memainkan perang penting.Perjanjian ini meletakkan standar pengaturan bagaimana seyogiannya pengaturan Negara Anggota perjanjian memberi fasilitasi keluar masuknya barang ekspor dan import.

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp83,000 Rp58,100