Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp50,000 Rp35,000
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    Hukum Transaksi Bisnis Transnasional

    Buku ini memberikan arah mengenai ruang lingkup berlakunya hukum ini. Hukum yang mengatur transaksi bisnis transnasional mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum privat pun terbagi ke dalam berbagai bentuk. Sebagian besar terbentuk oleh lembaga-lembaga privat. Sebagian terbentuk oleh lembaga internasional, dll.
    Buku ini memuat 7 bab. Bab pertama memuat pengantar hukum transaksi bisnis transnasional, hukum transaksi bisnis transnasional sebagai cabang ilmu hukum (Bab 2), Perbandingan Hukum (Bab 3); Hukum Internasional (Bab 4), Penafsiran perjanjian Internasional (Bab 5); Muatan dan struktur perjanjian mengenai transaksi bisnis transnasional (Bab 6); dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Transaksi Bisnis Transnasional (Bab 7).

    Rp65,000 Rp45,500
  • 0 out of 5

    Pengantar Hukum Perdata Internasional

    Buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata Internasional di Indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.Ruang lingkup buku ini telah secara sistematis mencakup baik hukum materil maupun hukum formil dengan pendekatan penyelesaian atau peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional . Mengingat begitu luasnya cakupan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional, buku ini hanya berisikan hal-hal pokok saja yang diperlukan dalam memahami,menganalisis dan menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa Hukum Perdata Internasional.

    Rp57,000 Rp39,900
  • 0 out of 5

    Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional

    Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

    Rp47,000 Rp32,900
  • 0 out of 5

    Hukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitasi Perdangangan

    Topik Fasilitasi perdagangan tidak begitu ditulis terutama dari kajian hukumnya.Fasilitasi perdagangan antara lain termuat dalam ketentuan atau perjanjian menggenai fasilitasi perdagangan (WTO).Ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan memainkan perang penting.Perjanjian ini meletakkan standar pengaturan bagaimana seyogiannya pengaturan Negara Anggota perjanjian memberi fasilitasi keluar masuknya barang ekspor dan import.

    Rp75,000 Rp52,500

  • 0 out of 5

    ANTARA PERINTAH JABATAN DAN KEJAHATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL CETAKAN Ke-2

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio, S.H.,M.H.

    Terkadang tanpa disadari maupun tidak PNS terperangkap antara melaksanakan Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan yang berujung pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seorang PNS akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik didukung pemahamannya akan hukum khususnya dalam melaksanakan Perintah Jabatan sehingga diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan jabatan.
    Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi Pegawai Negari Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan publik serta berguna juga bagi praktisi dan mahasiswa fakultas hukum untuk mendalami ilmu hukum itu sendiri

    Rp59,000 Rp41,300
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

    Dr.Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H.
    Syopian Febriansyah,S.H

    Buku ini membahas mengenai Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia. Penyelesaian Bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai Lembaga Independen, Penyelesaian bank bermasalah dan akbat hukumnya di kaitkan dengan fungsi bank indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan. Buku ini juga membahas tentang likuidasi Perbankan dan akibat hukumnya serta TanggungJawab bank Indonesia sebagai Lembaga Independen dalam mencapai kepastian hukum terhadap penyelesaian Bank bermasalah guna menciptakan Sistem perbankan yang sehat di Indonesia

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

    Dr. H. Desriza Ratman, S.H., Kes
    Tahun Terbit 2018
    21 x 13,5 cm, 160 hlmn

    Apakah pasien mempunyai hak untuk menolak setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dan bagaimana juga hak seorang pasien atas rekam medik yang di buat oleh seorang dokter ?
    Buku ini menulis tentang hak pasien atas informed consent dan isi rekan medis yang dilakukan oleh seorang tenaga medis atau fasilitas sarana kesehatan.
    Dalam menjalankan praktek kedokterannya, sudah pasti seorang dokter akan bertemu dengan pasienyang meminta pertolongan kepadanya atas masalah kesehatan yang dialaminya. Dulu posisi dokter dan pasien sangatlah tidak seimbang, dimana pasien selalu berada di posisi inferior karena ketidaktahuan dan ketidak berdayaannya terhadap masalah medis, sehinggga menempatkan seorang dokter sebagai seorang “The Unthoucheable” saat terjadi kerugian pada pasien.
    Tetapi zaman berganti, dimana supermasi hukum sudah menjamah seluruh aspek sosial masyarakat tidak terkecuali di dunia kedokteran dengan kelauarnya regulasi-regulasi hukum yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hubungan dokter-pasien sekarang adalah sebagai mitra yang sejajar dimata hukum (equality before the law), ini yang disebut dengan “Transaksi Teurapeutik”. Dokter ditutut untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak pasien dan bila ada kelalaian atas kewajiban tersebut dengan kerugian pada pasien, maka pasien dapat menuntut atau menggugat dokter secaara hukum.

    Rp58,500 Rp41,000
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM PENIPUAN BERBASIS INTERNET

    Dr.Maksun,S.H.,LL.M
    Wiwik Meilarati

    Berbagai kejahatan internet seperti cyberstalking, penipuan internet, scam website, cyber aggresionn, cyber spionage, dan/ atau pornografi anak merupakan kejahatan jenis baru yang berevolusi dari berbagai jenis kejahatan konvesinal. Kejahatan penipuan dan pencurian misalnya yang diwaktu lalu dipandang hanya dapat dilakukan secara fisik telah beralih menjadi kejahatan yang bersifat borderless.
    buku ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang teknologi, komunikasi dan informasi. Kejahatan siber, hukum siber, dan penipuan internet (internet fraud) termasuk didalamnya aturan hukum dan upaya penanggulanggannya. Diakhir bab, diberikan beberapa dokumen yang mengatur kejahatan siber secara umum dan penipuaan internet secara khusus.

    Rp53,000 Rp37,100
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK HUKUM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM PERDAGANGAN BEBAS

    Dr.Muh.Risnain SH.,MH

    Isu yang di angkat dalam buku ini sangat aktual di tengah liberalisasi perdagangan Internasional yang berkubang dalam pusaran globalisasi. Daya saing (competitiveness) menjadi isu yang sangat sering diangkat oleh para calon pemimpin bangsa. Tidak dapat di pungkiri bahwa bangsa yang memiliki daya sainglah sebagai pemenang peradaban dalam perdagangan internasional dewasa ini.
    Buku ini penting untuk dimiliki sebagai referensi di bidang hukum perdagangan internasional.
    Masyarakat umum dan mahasiswa di faultas hukum perlu untuk mengoleksi buku ini.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Edisi Revisi)

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    BANGUN GUNA SERAH (BOT)

    DR. Anita Kamilah, S.H. M.H.

    Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun demikian konsep BOT tumbuh dan berkembang dalam kegiatan ekonomi Indonesia, sebagai suatu perjanjian antara pemegang hak atas tanah dengan investor, dimana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir

    Rp64,000 Rp44,800
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK BISNIS

    Penulis Dr. Dhanang Widijawan, SH., MH
    Tahun Terbit 2018

    Perspektif Buku ini adalah kajian teoritis yang bersifat mendasar tentang hukum (konsep,Asas,Definisi, Fungsi, Tujuan, Peran, Sistem, Sumber, Prinsip), Hukum Perdata, Hukum Daganng,Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Pembangunan Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Etika Berbisnis, Alternatif Penyelesian Sengketa Bisnis, Kontrak Elektronik, Transaksi Elektronik, dan Sistem Elektronik.
    kajian teoritis tersebut diperkaya dengan kajian peraturan perundang-undangan (regulasi) sebagai salah satu bentuk implementasi hukum

    Rp54,000 Rp37,800