Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Filsafat Ilmu : Suatu Pengantar

    Pengarang : Huala Adolf

    Tahun terbit : 2022

    Sinopsis :

    Filsafat ilmu adalah salah satu mata kuliah wajib fakultas (universitas) yang diajarkan pada fakultas pascasarjana. Mata kuliah ini penting karena memberikan perspektif positif terhadap ilmu dan perkembangannya, termasuk persoalan mengenai hubungan antara ilmu dan agama, suatu persoalan yang terus mengemuka di tanah air.

    Sudah cukup banyak buku sejenis yang ditulis. Buku ini pun mengupas masalah-masalah yang umum ditemukan dalam berbagai buku sejenis itu. Pokok persoalan yang dibahas adalah pengetahuan, filsafat ilmu, aliran-aliran mengenai sumber pengetahuan, filsafat ilmu, tentang kebenaran ilmiah, bebas nilai ilmu, dll. Persoalan penting dalam buku ini adalah etika dan tanggung jawab ilmuwan, suatu persoalan yang acapkali aktual dibicarakan dalam media sosial dan cetak.

    Buku ini berupaya memuat kebaruan atau perbedaan dari buku-buku sejenis yang telah ditulis. Untuk itu, dalam beberapa bagian, buku ini sedikit diberi ilustrasi tentang ilmu hukum. Pendekatan ini sulit penulis hindari karena latar belakang pendidikan penulis di bidang ilmu hukum ini.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Cetakan ke-2

    Dilengkapi :

    – UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum pidana
    – UU RI Nomor 73 Tahu 1958 Tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh wilayah republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

    Rp49,700
  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6
    Pengarang : Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M.
    ISBN : 978-623-66281-5-7

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Arbitrase komersial internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dll
    Prof. Dr. Huala Adolf. S.H., LL.M. adalah juga Ketua Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota Working Group Trade and Investment Law pada ASEAN Law Association, dll

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase
    Penulis : Huala Adolf
    ISBN : 978-623-66281-3-3
    Tahun : 2022

    Jumlah halaman : 216

    Buku tentang instrumen-instrumen hukum tentang arbitrase ini merupakan kumpulan instrumen hukum atau sumber hukum tentang arbitrase di indonesia. Sebagai sumber hukum, buku ini memuat berbagai peraturan yang pernah berlaku pada masa pendudukan Belanda dan yang berlaku positif.

    Rp51,100
  • 0 out of 5

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    Suplemen :

    1. PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
    2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    3. UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
    4. UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
    5. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Rp63,000

  • 0 out of 5

    ANTARA PERINTAH JABATAN DAN KEJAHATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL CETAKAN Ke-2

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio, S.H.,M.H.

    Terkadang tanpa disadari maupun tidak PNS terperangkap antara melaksanakan Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan yang berujung pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seorang PNS akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik didukung pemahamannya akan hukum khususnya dalam melaksanakan Perintah Jabatan sehingga diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan jabatan.
    Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi Pegawai Negari Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan publik serta berguna juga bagi praktisi dan mahasiswa fakultas hukum untuk mendalami ilmu hukum itu sendiri

    Rp41,300
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

    Dr.Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H.
    Syopian Febriansyah,S.H

    Buku ini membahas mengenai Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia. Penyelesaian Bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai Lembaga Independen, Penyelesaian bank bermasalah dan akbat hukumnya di kaitkan dengan fungsi bank indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan. Buku ini juga membahas tentang likuidasi Perbankan dan akibat hukumnya serta TanggungJawab bank Indonesia sebagai Lembaga Independen dalam mencapai kepastian hukum terhadap penyelesaian Bank bermasalah guna menciptakan Sistem perbankan yang sehat di Indonesia

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

    Dr. H. Desriza Ratman, S.H., Kes
    Tahun Terbit 2018
    21 x 13,5 cm, 160 hlmn

    Apakah pasien mempunyai hak untuk menolak setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dan bagaimana juga hak seorang pasien atas rekam medik yang di buat oleh seorang dokter ?
    Buku ini menulis tentang hak pasien atas informed consent dan isi rekan medis yang dilakukan oleh seorang tenaga medis atau fasilitas sarana kesehatan.
    Dalam menjalankan praktek kedokterannya, sudah pasti seorang dokter akan bertemu dengan pasienyang meminta pertolongan kepadanya atas masalah kesehatan yang dialaminya. Dulu posisi dokter dan pasien sangatlah tidak seimbang, dimana pasien selalu berada di posisi inferior karena ketidaktahuan dan ketidak berdayaannya terhadap masalah medis, sehinggga menempatkan seorang dokter sebagai seorang “The Unthoucheable” saat terjadi kerugian pada pasien.
    Tetapi zaman berganti, dimana supermasi hukum sudah menjamah seluruh aspek sosial masyarakat tidak terkecuali di dunia kedokteran dengan kelauarnya regulasi-regulasi hukum yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hubungan dokter-pasien sekarang adalah sebagai mitra yang sejajar dimata hukum (equality before the law), ini yang disebut dengan “Transaksi Teurapeutik”. Dokter ditutut untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak pasien dan bila ada kelalaian atas kewajiban tersebut dengan kerugian pada pasien, maka pasien dapat menuntut atau menggugat dokter secaara hukum.

    Rp41,000
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM PENIPUAN BERBASIS INTERNET

    Dr.Maksun,S.H.,LL.M
    Wiwik Meilarati

    Berbagai kejahatan internet seperti cyberstalking, penipuan internet, scam website, cyber aggresionn, cyber spionage, dan/ atau pornografi anak merupakan kejahatan jenis baru yang berevolusi dari berbagai jenis kejahatan konvesinal. Kejahatan penipuan dan pencurian misalnya yang diwaktu lalu dipandang hanya dapat dilakukan secara fisik telah beralih menjadi kejahatan yang bersifat borderless.
    buku ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang teknologi, komunikasi dan informasi. Kejahatan siber, hukum siber, dan penipuan internet (internet fraud) termasuk didalamnya aturan hukum dan upaya penanggulanggannya. Diakhir bab, diberikan beberapa dokumen yang mengatur kejahatan siber secara umum dan penipuaan internet secara khusus.

    Rp37,100
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK HUKUM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM PERDAGANGAN BEBAS

    Dr.Muh.Risnain SH.,MH

    Isu yang di angkat dalam buku ini sangat aktual di tengah liberalisasi perdagangan Internasional yang berkubang dalam pusaran globalisasi. Daya saing (competitiveness) menjadi isu yang sangat sering diangkat oleh para calon pemimpin bangsa. Tidak dapat di pungkiri bahwa bangsa yang memiliki daya sainglah sebagai pemenang peradaban dalam perdagangan internasional dewasa ini.
    Buku ini penting untuk dimiliki sebagai referensi di bidang hukum perdagangan internasional.
    Masyarakat umum dan mahasiswa di faultas hukum perlu untuk mengoleksi buku ini.

    Rp68,600
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Edisi Revisi)

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6
    Pengarang : Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M.
    ISBN : 978-623-66281-5-7

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Arbitrase komersial internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dll
    Prof. Dr. Huala Adolf. S.H., LL.M. adalah juga Ketua Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota Working Group Trade and Investment Law pada ASEAN Law Association, dll

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp31,500
  • 0 out of 5

    BANGUN GUNA SERAH (BOT)

    DR. Anita Kamilah, S.H. M.H.

    Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun demikian konsep BOT tumbuh dan berkembang dalam kegiatan ekonomi Indonesia, sebagai suatu perjanjian antara pemegang hak atas tanah dengan investor, dimana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir

    Rp44,800
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp68,600