Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Indonesia Dalam Dinamika Hukum internasional

    Rp65,100
  • 0 out of 5

    Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi

    Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum. sedangkan Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.

    Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian DISKRESI dan prosedur penggunaannya oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Rp72,800
  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Instrumen – Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional

    Kontrak Internasional berperan penting dalam transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam transaksi perdagangan biasanya mencapai kesepakatan dan menguangkan kesepakatan mereka dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

    Upaya untuk mengatur transaksi perdagangan bersumber pada dokumen kontrak dan aturan hukum kontrak internasional yang relevan. Aturan hukum kontrak internasional ini biasanya dirumuskan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional.

    Instrumen atau perjanjian tentang kontrak internasional ada cukup banyak. Instrumen tersebut dalam buku ini dibagi ke dalam 4 bagian: Bagian 1 mengenai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Bagian 2 Kontrak Jual Beli Barang Internasional; Bagian 3 Hukum yang berlaku untuk Kontrak Internasional; dan Bagian 4 Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Forum arbitrase dalam Bagian 4 ini sengaja dicantumkan karena arbitrase sudah umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak.

    Rp65,800
  • 0 out of 5

    Imbal Dagang Imbal Beli Dalam Pengadaan Barang Import Pemerintah Di Indonesia

    Imbal Dagang merupakan teknik atau cara dalam perdagangan internasional yang tidak mengutamakan mata uang sebagai unsur pembayaran atau imbalannya, namun lebih mengutama-kan barang lain yang dibutuhkan atau dapat juga sebagian uang dan sebagian lagi dengan barang.

    Imbal Beli merupakan salah satu bentuk Imbal Dagang yang telah dipergunakan oleh berbagai negara. Imbal Beli yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih mengarah kepada setiap pembelian barang pemerintah yang dibiayai dari APBN.

    Pemerintah sebagai pembeli mensyaratkan kepada negara yang barangnya dibeli, untuk ikut serta menyerap barang-barang ekspor Indonesia.

    Imbal Beli tersebut bertujuan untuk pengembangan ekspor, perluasan pasar, penganeka-ragaman jenis komoditi, pemerata-an ekspor Daerah dan peningkatan pelaku ekspor/ eksportir.

    Perspektif Imbal Beli, sebaiknya dilaksanakan dengan intensif dan Pemerintah perlu turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya, serta berkolaborasi dengan para pelaku usaha/ eksportir dan Petani.

    Rp33,600
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500

  • 0 out of 5

    ANTARA PERINTAH JABATAN DAN KEJAHATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL CETAKAN Ke-2

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio, S.H.,M.H.

    Terkadang tanpa disadari maupun tidak PNS terperangkap antara melaksanakan Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan yang berujung pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seorang PNS akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan publik didukung pemahamannya akan hukum khususnya dalam melaksanakan Perintah Jabatan sehingga diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan jabatan.
    Buku ini bisa dijadikan pegangan bagi Pegawai Negari Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan publik serta berguna juga bagi praktisi dan mahasiswa fakultas hukum untuk mendalami ilmu hukum itu sendiri

    Rp41,300
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

    Dr.Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H.
    Syopian Febriansyah,S.H

    Buku ini membahas mengenai Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia. Penyelesaian Bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai Lembaga Independen, Penyelesaian bank bermasalah dan akbat hukumnya di kaitkan dengan fungsi bank indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan. Buku ini juga membahas tentang likuidasi Perbankan dan akibat hukumnya serta TanggungJawab bank Indonesia sebagai Lembaga Independen dalam mencapai kepastian hukum terhadap penyelesaian Bank bermasalah guna menciptakan Sistem perbankan yang sehat di Indonesia

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

    Dr. H. Desriza Ratman, S.H., Kes
    Tahun Terbit 2018
    21 x 13,5 cm, 160 hlmn

    Apakah pasien mempunyai hak untuk menolak setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dan bagaimana juga hak seorang pasien atas rekam medik yang di buat oleh seorang dokter ?
    Buku ini menulis tentang hak pasien atas informed consent dan isi rekan medis yang dilakukan oleh seorang tenaga medis atau fasilitas sarana kesehatan.
    Dalam menjalankan praktek kedokterannya, sudah pasti seorang dokter akan bertemu dengan pasienyang meminta pertolongan kepadanya atas masalah kesehatan yang dialaminya. Dulu posisi dokter dan pasien sangatlah tidak seimbang, dimana pasien selalu berada di posisi inferior karena ketidaktahuan dan ketidak berdayaannya terhadap masalah medis, sehinggga menempatkan seorang dokter sebagai seorang “The Unthoucheable” saat terjadi kerugian pada pasien.
    Tetapi zaman berganti, dimana supermasi hukum sudah menjamah seluruh aspek sosial masyarakat tidak terkecuali di dunia kedokteran dengan kelauarnya regulasi-regulasi hukum yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hubungan dokter-pasien sekarang adalah sebagai mitra yang sejajar dimata hukum (equality before the law), ini yang disebut dengan “Transaksi Teurapeutik”. Dokter ditutut untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak pasien dan bila ada kelalaian atas kewajiban tersebut dengan kerugian pada pasien, maka pasien dapat menuntut atau menggugat dokter secaara hukum.

    Rp41,000
  • 0 out of 5

    ASPEK HUKUM PENIPUAN BERBASIS INTERNET

    Dr.Maksun,S.H.,LL.M
    Wiwik Meilarati

    Berbagai kejahatan internet seperti cyberstalking, penipuan internet, scam website, cyber aggresionn, cyber spionage, dan/ atau pornografi anak merupakan kejahatan jenis baru yang berevolusi dari berbagai jenis kejahatan konvesinal. Kejahatan penipuan dan pencurian misalnya yang diwaktu lalu dipandang hanya dapat dilakukan secara fisik telah beralih menjadi kejahatan yang bersifat borderless.
    buku ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang teknologi, komunikasi dan informasi. Kejahatan siber, hukum siber, dan penipuan internet (internet fraud) termasuk didalamnya aturan hukum dan upaya penanggulanggannya. Diakhir bab, diberikan beberapa dokumen yang mengatur kejahatan siber secara umum dan penipuaan internet secara khusus.

    Rp37,100
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK HUKUM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DALAM PERDAGANGAN BEBAS

    Dr.Muh.Risnain SH.,MH

    Isu yang di angkat dalam buku ini sangat aktual di tengah liberalisasi perdagangan Internasional yang berkubang dalam pusaran globalisasi. Daya saing (competitiveness) menjadi isu yang sangat sering diangkat oleh para calon pemimpin bangsa. Tidak dapat di pungkiri bahwa bangsa yang memiliki daya sainglah sebagai pemenang peradaban dalam perdagangan internasional dewasa ini.
    Buku ini penting untuk dimiliki sebagai referensi di bidang hukum perdagangan internasional.
    Masyarakat umum dan mahasiswa di faultas hukum perlu untuk mengoleksi buku ini.

    Rp68,600
  • 0 out of 5

    ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Edisi Revisi)

    Prof. Dr. Huala Adolf SH. LL.M

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp31,500
  • 0 out of 5

    BANGUN GUNA SERAH (BOT)

    DR. Anita Kamilah, S.H. M.H.

    Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun demikian konsep BOT tumbuh dan berkembang dalam kegiatan ekonomi Indonesia, sebagai suatu perjanjian antara pemegang hak atas tanah dengan investor, dimana pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir

    Rp44,800
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp68,600
  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp31,500