- Anda tidak dapat menambahkan "HUKUM KEPAILITAN ANALISIS JAMINAN KEUANGAN (Personal Guarantor) DALAM PERKARA KEPAILITAN" ke keranjang karena stok produk ini kosong.
- -30%
Lebih lanjutLIHATHUKUM EKONOMI INTERNASIONAL
Harga aslinya adalah: Rp75,000.Rp52,500Harga saat ini adalah: Rp52,500.Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.,Ph.D
ISBN.978-602-98478-1-9
Tahun Terbit : 2016
Cetakan ke-6
13,5 x 21 cm, 258 hlmBuku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional. Bab khusus mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi di uraikan secara khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi internasional dan kedaulatan negara, Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional saerta bagaimana sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri yang mendapat uraian khusus.
Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat yang ingin memahami hukum ekonomi internasional.Lebih lanjutLIHAT Hukum Ekonomi Internasional Cetakan Ke – 7
Harga aslinya adalah: Rp89,000.Rp71,200Harga saat ini adalah: Rp71,200.HUALA ADOLF
Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin penting. Bidang hukum ini
adalah salah satu cabang ilmu yang paling progresif perkembangannya dibandingkan
dengan bidang-bidang hukum lain. Perkembangannya pun sekarang ini bahkan
semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.
Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi
tunduk oleh batas-batas negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di
berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin
mengurangi ikatan batas-batas negara ini.
Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional.
Bab khusu mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi diuraikan secara
khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi Internasional dan kedaulatan negara,
Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional serta bagaimana
sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri
yang mendapat uraian khusus.BeliLIHATHUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Harga aslinya adalah: Rp90,000.Rp72,000Harga saat ini adalah: Rp72,000.Dr. Sudjana, S.H., M.H.
ISBN.978-602-51554-2-0
Tahun Terbit : 2018
14,5 x 20,5 cm, 288 hlmHukum Kekayaan Intelektual memiliki aspek yang luas, karena itu dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sehingga menarik untuk dibaca.
Buku ini memaparkan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, sehingga layak dibaca oleh ilmuwan, peneliti, atau khayalak umum yang berminat memahami Kekayaan Intelektual.BeliLIHATHUKUM KEPAILITAN ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN
Harga aslinya adalah: Rp72,500.Rp58,000Harga saat ini adalah: Rp58,000.Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
Rani Suryani Pustikasari, S.H.ISBN. 978-602-98456-3-1
Tahun Terbit : 2018
13,5 x 21 cm, 270 hlmBuku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan di samping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehinggga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untuk menambah penghasilan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau kepada orang perorangan. Kadang-kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehinggga mengakibatkan salah satu pihak, suami atau istri dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang-utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan.
BeliLIHAT- -30%
Lebih lanjutLIHATHUKUM KEPAILITAN ANALISIS JAMINAN KEUANGAN (Personal Guarantor) DALAM PERKARA KEPAILITAN
Harga aslinya adalah: Rp75,000.Rp52,500Harga saat ini adalah: Rp52,500.Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaya, S.H., S.U.
Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
Cinintya Putri Deany, S.H., M.Kn.ISBN. 978-602-515-544-4
Tahun Terbit : 2019
13,5 x 21 cm, 266 hlm
Pemberian pinjaman uang nyatanya mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Dalam rangka pemberian pinjaman uang tersebut, umumnya kreditor mensyaratkan kepada debitor supaya memberikan jaminan. Dalam perkembangannya, seringkali kreditor meminta adanya jaminan perorangan dengan dibuatnya perjanjian yang khusus mengatur mengenai jaminan tersebut dengan mengacu kepada perjanjian pokoknya.
Hukum jaminan dapat memberikan pada pemegang personal guarantor hak istimewa yang terdapat dalam KUHPerdata, namun biasanya dalam perjanjian penjaminan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa personal guarantor melepaskan hak istimewanya. Dengan pelepasan hak istimewa ini memiliki akibat hukum kepada personal guarantor tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah, bagaimana kedudukan personal guarantor tersebut dalam perkara kepailitan debitor serta perlindungan hukum terhadap personal guarantor tersebut
. Buku ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan personal guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya dalam praktik perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan KUHPerdata.Lebih lanjutLIHAT HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
Harga aslinya adalah: Rp75,000.Rp60,000Harga saat ini adalah: Rp60,000.Prof.Dr.M.Daud Silalahi S.H.
Dr.Kristianto P.H.,S.H.,M.H.Hukum lingkungan tergolong ilmu baru di bandingkan kekhususan Ilmu hukum lainya. Kekhususan ilmu hukum ini baru ada di indonesia setelah konferensi stockholm tahun1972 di adakan. Di awal perkembangannya hukum lingkungan dibentuk untuk menjawab isu-isu hijau (green issues), yaitu isu seputar penebangan dan berkurangnya ruang hijau penyerap karbondioksida di udara yang menyebabkan penumpukan karbondioksida di udara yang mengakobatkan pemanasan global, kemudian pemanasan global menyebabkan permasalahan lainnya, yaitu pencairan kutub utara dan selatan yang mengakibatkan naiknya permukaan air dan menenggelamkan pulau-pulau. Di Indonesia sendiri isu hijau ini juga mendapat perhatian karena semakin berkurangnya wilayah hutan indonesia akibat pembalakan liar dan alih fungsi hutan serta pertambangan-pertambangan masif yang dilakukan sehingga merusak lingkungan. Isu hijau ini kemudian berkembang menjadi brown issue, yaitu lanjutan kerusakan lingkungan yang berakibat pada pencemaran ligkungan. Kondisi ini semakain parah dan menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, seperti masalah kesehatan dan sosial ekonomi. Buku ini mencoba untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mulai dari mengapa lingkungan bermasalah, perkembangan isu-isu dan penetapan hukum untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tujuannya agar pembaca dapat memperoleh wawasan sehingga mengerti dan dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah lingkungan, karena masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan papabila semua individu berakal yang tinggal di bumi bersatu untuk hidup selaras dengan lingkungan
BeliLIHATHUKUM PENANAMAN MODAL KEBIJAKAN PEMBATASAN MODAL ASING KAJIAN PEMANFAATAN ARUS MODAL ASING UNTUK PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI KERAKYATAN
Harga aslinya adalah: Rp100,000.Rp80,000Harga saat ini adalah: Rp80,000.Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.
ISBN 978-602-515-546-8
Tahun Terbit : 2019
13,5 x 21 cm, 372 Halaman
Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka kebijakan penanaman modal menganut sistem terbuka, yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modala pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) seharusnya fokus juga pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan, yang merupakan bagian dari Kebijakan Dasar Penanaman Modal, sehingga meningkatnya arus modal asing ke Indonesia seharusnya dapat diarahkan untuk menciptakan limpahan positif (spillover) bagi pengembangan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKMK.BeliLIHATHUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL
Harga aslinya adalah: Rp41,000.Rp32,800Harga saat ini adalah: Rp32,800.HUALA ADOLF
Penanaman Modal berperan penting dalam perekonomian Negara. Penanaman modal berperan penting dalam perekonomian Negara .Penanaman modal memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk setempat, membantu menggerakan perekonomian dalam negeri, menyumbang skill dan terutama modal ke dalam negeri penerima penanaman modal kerap muncul, terutama antara pemilik modal dengan negara penerima modal.
Dalam keadaan seperti itu, Hukum perdagngan internasional terutama hukum penanaman modal yang terkait dalam WTO memberi berbagai cara bagaimana penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal itu diselesaikan. Buku ini hadir memberi gambaran bagaimana hukum berperan penting di dalam menyelesaikan sengketa di bidang penanaman modal.BeliLIHATHukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitasi Perdagangan
Harga aslinya adalah: Rp75,000.Rp60,000Harga saat ini adalah: Rp60,000.Topik Fasilitasi perdagangan tidak begitu ditulis terutama dari kajian hukumnya.Fasilitasi perdagangan antara lain termuat dalam ketentuan atau perjanjian menggenai fasilitasi perdagangan (WTO).Ketentuan mengenai fasilitasi perdagangan memainkan perang penting.Perjanjian ini meletakkan standar pengaturan bagaimana seyogiannya pengaturan Negara Anggota perjanjian memberi fasilitasi keluar masuknya barang ekspor dan import.
BeliLIHATHukum Perjanjian Perdagangan Internasional
Harga aslinya adalah: Rp47,000.Rp37,600Harga saat ini adalah: Rp37,600.Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.
BeliLIHATHUKUM PERSELISIHAN DAN PERSOALAN HUKUM
Harga aslinya adalah: Rp59,000.Rp47,200Harga saat ini adalah: Rp47,200.Dr.(HC) Retnowulan Susantio,S.H.
Dr.Isis Ikhwansyah,S.H.,M.H.,CN.
Pupung Faisal,S.H.,M.H.Hukum Perselisihan merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang di dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu Hukum Perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan perduduk dengan hukumnya masing-masing. Saat ini dengan tidak adanya pembagian golongan penduduk dan hukumnya masing-masing masih tetap menyisakan permasalahan hokum di bidang perdata. Hukum Peselisihaan perlu dipelajari karena saat ini secara diam-diam dalam bidang Hukum perdata, khususnya Hukum Keluarga dan Waris masih adanya heterogenitas dalam praktinya. Dengan mempelajari Hukum Perselisihan, maka akan diketahui apakah suatu peristiwa hukum termasuk dalam objek Hukum Perselisihan atau bukan, dan akan dapat menentukan hukum mana yang berlaku apabila dalam suatu petristiwa hukum tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Hukum Perselisihan sampai dengan saat ini, masih hidup dan relevan untuk dipelajari. Hukum Perselisihan akan tetap ada: dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Bahkan saat hukum perdata dalam bidang tertentu sudah tidak heterogen, maka Hukum Perselisihan masih tetap eksis dengan adanya hukum antar waktu.
Buku ini membahas permasalahan-permasalahan terkait Hukum Perselisihan. Selain mengupas permasalahan-permasalahan terkait Hukum Perselisihan, buku ini juga membahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Buku ini penting untuk dimiliki dan dibaca baik oleh kalangan mahasiswa, praktisi hukum dan umum.BeliLIHAT
