Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Filsafat Ilmu : Suatu Pengantar

    Pengarang : Huala Adolf

    Tahun terbit : 2022

    Sinopsis :

    Filsafat ilmu adalah salah satu mata kuliah wajib fakultas (universitas) yang diajarkan pada fakultas pascasarjana. Mata kuliah ini penting karena memberikan perspektif positif terhadap ilmu dan perkembangannya, termasuk persoalan mengenai hubungan antara ilmu dan agama, suatu persoalan yang terus mengemuka di tanah air.

    Sudah cukup banyak buku sejenis yang ditulis. Buku ini pun mengupas masalah-masalah yang umum ditemukan dalam berbagai buku sejenis itu. Pokok persoalan yang dibahas adalah pengetahuan, filsafat ilmu, aliran-aliran mengenai sumber pengetahuan, filsafat ilmu, tentang kebenaran ilmiah, bebas nilai ilmu, dll. Persoalan penting dalam buku ini adalah etika dan tanggung jawab ilmuwan, suatu persoalan yang acapkali aktual dibicarakan dalam media sosial dan cetak.

    Buku ini berupaya memuat kebaruan atau perbedaan dari buku-buku sejenis yang telah ditulis. Untuk itu, dalam beberapa bagian, buku ini sedikit diberi ilustrasi tentang ilmu hukum. Pendekatan ini sulit penulis hindari karena latar belakang pendidikan penulis di bidang ilmu hukum ini.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Cetakan ke-2

    Dilengkapi :

    – UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum pidana
    – UU RI Nomor 73 Tahu 1958 Tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh wilayah republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

    Rp49,700
  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6

    Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-6
    Pengarang : Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M.
    ISBN : 978-623-66281-5-7

    Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. Aspek-aspek itu mencangkup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara dan tanggung jawab negara.
    Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas HUkum dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, serta masyarakat umum yang hendak memahami lebih lanjut tentang pengertian negara beserta aspek-aspeknya dalam hukum internasional.
    Huala Adolf adalah dosen dan Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran. buku lainnya yang telah diterbitkan adalah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Arbitrase komersial internasional, Hukum Ekonomi Internasional, dll
    Prof. Dr. Huala Adolf. S.H., LL.M. adalah juga Ketua Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota Working Group Trade and Investment Law pada ASEAN Law Association, dll

    Rp67,900

  • 0 out of 5

    Persepktif Regulasi Pos, ITE & Perubahan, Dan Sislognas E-LOGISTICS CONTRACT Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Mulfunction, Keamanan Siber, Dan Data Pribadi

    Prof.Dr.H.Ahmad M.Ramli,S.H.,M.H.,FCBArb

    Buku ini merupakan deskripsi pemahaman yang lebih luas tentang ruang lingkup bisnis jasa logistik berkaitan dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informatika), terutama dalam penyelenggaraan electronic-Logistics (e-Logistics). Dalam pelaksanaan e-Logistics, penerapan secured connection (andal, aman, bertanggung jawab, dan sebagaimana mestinya), trustworthy (terpercaya), dan efisien, dapat meminimalkan berbagai potensi dan risiko terjadinya malfunction dalam sistem elektronik.
    Malfunction dalam sistem elektronik menjadi tanggung jawab pelaku usaha, karena kelalaian untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian yang menimbulkan kerugian, oleh hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
    Buku ini memiliki moment of truth karena bersamaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIV, 10 November 2016 yang men-drive terwujudnya Digital Economy. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Road Map e-Commerce Indonesia 2016, merujuk 7 (tujuh) isu penting bagi kemajuan industri e-Commerce. Tiga (3) dari 7 (tujuh) isu penting tersebut, adalah : logistik, keamanan siber, dan perlindungan konsumen, sebagaimana dikaji dalam buku ini.

    Rp67,900
  • 0 out of 5

    PERSEROAN TERBATAS MENURUT TIGA UNDANG-UNDANG

    S.Sastrswidjadja, S.H., S.U
    Rai Mantili, S.h., M.H.
    16 x 24,5 cm, 74 hlm

    Buku ini Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2 ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1, dengan juduk yang sama.. Untuk jilid 2 buku ini, Penulis menggunakan sistematika mengacu kepada sistematika UUPT seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Organ Perusahaan terbatas yang terdiri dari ( Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komesaris), penggabungan, Peleburan, Pengabilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan terhadap Persero, Status badan hukum Persero.
    Penulis buku ini Prof. Dr. Man. S. Sastrswidjadja, S.H., S.U., dan Rai Mantili, S.H., M.H., masing-masing adalah Guru Besar Hukum Dagang (Hukum Perusahaan, Asuransi, dll) dan dosen mata kuliah Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
    Buku ini penting untuk Dasen, mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mendalami dagang.

    Rp15,500
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp61,600
  • 0 out of 5

    RAHASIA BANK

    Dr.Rani Sri Agustina S.H., M.H.

    Bank adalah lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya berdasarkan asas kepercayaan tetapi di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.
    Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau harga mati, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya bersifat rahasia tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut UU Perbankan. Rahasia bank makin lama hanya sebagai slogan semata, karena semakin banyak peraturan perundang-undangan selain UU Perbankan yang diberikan kewenangan untuk membuka rahasia bank.

    Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Dr.Sudjana,S.H.,M.Si.
    Dr.Elisantris Gultom,S.H.,M.H.

    Hak Konsumen atas Informasi yang benar tentang Barang melalui Legislasi berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di negara-negara lain karena informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Sedangkan pengaturan hak atas Informasi yang benar tentang Barang di beberapa negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Inggris hanya menekankan pada aspek keselamatan dan (kesehatan) konsumen. Namun demikian, pemenuhan terhadap hak konsumen terhadap informasi yang benar tentang barang secara faktual di Indonesia masih mengalami kendala yaitu karena kesadaran konsumen atas haknya masih rendah, pelaku usaha yang masih berorientasi pada laba/ keuntungan sehingga mengabaikan hak konsumen, ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tidak sinkron baik dalam UUPK sendiri, maupun dengan perundang-undangan lainnya, serta peran BPSK & BPOM yang belum optimal karena kendala pengaturan dan pengawasannya.
    Buku ini menarik karena mengkaji permasalahan dilematik antara Pelaku Usaha yang berkepentingan dengan Rahasia Dagangnya dan Hak Konsumen atas Informasi yang benar. Sistematika Pembahasan meliputi Urgensi Perlindungan Konsumen dan Rahasia Dagang; Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Negara Hukum; Rahasia Dagang Dalam Pemenuhan Hak Konsumen

    Rp42,700
  • 0 out of 5

    RAHASIA KEDOKTERAN DI ANTARA MORAL DAN HUKUM PROFESI DOKTER

    Dr. H. Desriza Ratman, .
    ISBN. 978-602-14978-5-2
    Tahun Terbit : 2016
    14,5 x 20,5 cm , 132 hlm

    Pengaturan tentang pentingnya simpan Rahasia kedokteran secara khusus dikuatkan kembali dengan dibentuknya UU nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang mana didalamnya sudah terdapat sanksi pidana bagi seorang dokter yang melanggar kewajibannya karena membuka Rahasia Kedoteran. Sampai kapan Rahasia Kedokteran itu di simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran itu di Simpan atau apakah boleh Rahasia Kedokteran dibuka? Kalau seandaninya tidak boleh, kenapa? Atau kalau seandainya boleh, bagaimana caranya? Dan siapa saja yang diwajibkan untuk menjaga Rahasia Kedokteran ?

    Rp31,500
  • 0 out of 5

    TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN OBAT MURAH

    Dr. Sudjana, S.H., M.H
    ISBN 978-602-74375-9-3
    Tahun terbit 2018
    13 x 21.5 cm , 354 halaman

    Pengadaan obat murah merupakan Hak Asasi Manusia atas kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah untuk melaksanakannya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945 Amandemen IV.
    Buku ini memaparkan secara komprehensif tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam pengadaan Obat Murah dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan Kesehatan. Karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari Hukum Kesehatan, dan Pihak terkait lainnya seperti apoteker, tenaga kesehatan, serta khalayak umum yang memiliki ketertarikan terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengadaan Obat murah.

    Rp64,400
  • 0 out of 5

    TRUST MARK (Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Internet Banking Di Indonesia

    Enni Soerjati Priowirjanto

    Perkembangan pengguanaan internet sebagai sarana pertukaran informasi saat ini sudah menjangkau dunia bisnis melalui kegiatan ekonomi digital,untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi digital,yang melakukan kegiatannya tidak bertatap muka secara fisik,namun melalui jaringan internet.Pengaturan yang dapat menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan aman dan tidak merugikan para pihak pelakunnya

    Rp48,300
  • 0 out of 5

    UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

    Penerbit Keni Media

    Dalam buku adalah himpunan UU ini dilengkapi pula UU Ratifikasi terhadap Perjanjian WTO dan Agreement Establishing The World Trade Organization. Undang-undang ratifikasi ini pun penting karena Perjanjian WTO yang telah diratifikasi ini mengakibatkan pemberlakuan Perjanjian ini kedalam hukum Indonesia.

    Rp20,000