Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase

    Rp51,100
  • 0 out of 5

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

    Rp63,000
  • 0 out of 5

    Indonesia Dalam Dinamika Hukum internasional

    Rp65,100
  • 0 out of 5

    Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi

    Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum. sedangkan Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.

    Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian DISKRESI dan prosedur penggunaannya oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Rp72,800

  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp31,500
  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK BISNIS

    Penulis Dr. Dhanang Widijawan, SH., MH
    Tahun Terbit 2018

    Perspektif Buku ini adalah kajian teoritis yang bersifat mendasar tentang hukum (konsep,Asas,Definisi, Fungsi, Tujuan, Peran, Sistem, Sumber, Prinsip), Hukum Perdata, Hukum Daganng,Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Pembangunan Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Etika Berbisnis, Alternatif Penyelesian Sengketa Bisnis, Kontrak Elektronik, Transaksi Elektronik, dan Sistem Elektronik.
    kajian teoritis tersebut diperkaya dengan kajian peraturan perundang-undangan (regulasi) sebagai salah satu bentuk implementasi hukum

    Rp37,800
  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR PRINSIP & FILOSOFI ARBITRASE

    Huala Adolf

    Arbitrase telah berkembang pesat, perhatian masyarakat luas termasuk negara atau pemerintah terhadap arbitrase semakin lama Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat badan atau lembaga ini sebagai sesuatu yang penting dalam penyelesaian sengketa dagang.
    Buku ini mengupas aspek-aspek dasar dari arbitrase, yang mencangkup teori, prinsip dan filosofi arbitrase. Buku ini cukup penting untuk mereka yang hendak mendalami arbitrase

    Rp44,800
  • 0 out of 5

    Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Tindak Pidana Korupsi

    Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum. sedangkan Diskresi oleh Pejabat pemerintahan merupakan Penyalahgunaan Wewenang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari Pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.

    Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian DISKRESI dan prosedur penggunaannya oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Rp72,800
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp40,600
  • 0 out of 5

    HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

    Dr.Sudjana, S.H., M.Si.

    Secara umum Kekayaan Intelektual dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta & Hak Terkait dan Kekayaan Industri. Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.

    Dengan demikian, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Elektronika (semi konduktor) yaitu Teknologi mutakhir yang merupakan dasar bagi Teknologi Informasi.

    Buku ini memaparkan secara komprehensif Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baik menurut ketentuan Nasional, Regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh Pihak-pihak yang yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seperti Dosen, Mahasiswa, dan khalayak umum lainnya yang berminat untuk memahaminya.

    Rp51,800
  • 0 out of 5

    Hak Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman (Perspektif Negara Kesejahteraan)

    Penulis : Dr. Sudjana, S.H., M.Si.
    Hal : 213 hlmn
    ISBN : 9786236628140
    Soft Cover
    kertas : Bookpaper

    Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui kepemilikan varietas lokal yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai pemulia tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
    Perlindungan yang diberikan oleh Negara memiliki makna bahwa Pemulia Tanaman memiliki hak menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Sedangkan Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
    Buku ini menguraikan secara komprehensif Perlindungan Varietas Tanaman menurut Hukum Nasional, maupun Hukum Internasional serta Hak Petani sebagai Pemulia Tanaman di beberapa Negara. Karena itu buku ini layak dibaca oleh pihak-pihak yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, pemangku kepentingan terkait pengelola Varietas Tanaman, dan khalayak umum, seperti Petani dan pihak lain yang berminat untuk memahaminya.

    Rp54,950
  • 0 out of 5

    HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf,SH., LL.M., Ph.D
    ISBN.978-602-74375-3-1
    Tahun Terbit : 2016
    16,4 x 24 cm, 200 hlm

    Hukum Arbitrase Komersial Internasional adalah cabang ilmu hukum yang berkembang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin luasnya pemahaman dunia usaha terhadap arbitrase dan semakin banyaknya sengketa yang berhasil diselesaikan oleh arbitrase.
    Buku ini memuat ketentuan hukum yang mengatur arbitrase, khususnya hukum arbitase komersial internasional.
    Kajian yang di bahas mencangkup perjanjian (klausul) arbitrase, prosedur (hukum acara) arbitrase, putusan arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menurut konvensi New York 1958.
    Lampiran buku ini memuat New York Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Abitral Award 1958 dan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

    Rp34,300
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.,Ph.D
    ISBN.978-602-98478-1-9
    Tahun Terbit : 2016
    Cetakan ke-6
    13,5 x 21 cm, 258 hlm

    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional. Bab khusus mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi di uraikan secara khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi internasional dan kedaulatan negara, Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional saerta bagaimana sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri yang mendapat uraian khusus.
    Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat yang ingin memahami hukum ekonomi internasional.

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Internasional Cetakan Ke – 7

    HUALA ADOLF

    Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin penting. Bidang hukum ini
    adalah salah satu cabang ilmu yang paling progresif perkembangannya dibandingkan
    dengan bidang-bidang hukum lain. Perkembangannya pun sekarang ini bahkan
    semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.
    Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi
    tunduk oleh batas-batas negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di
    berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin
    mengurangi ikatan batas-batas negara ini.
    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional.
    Bab khusu mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi diuraikan secara
    khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi Internasional dan kedaulatan negara,
    Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional serta bagaimana
    sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri
    yang mendapat uraian khusus.

    Rp62,300
  • 0 out of 5

    HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

    Dr. Sudjana, S.H., M.H.

    ISBN.978-602-51554-2-0
    Tahun Terbit : 2018
    14,5 x 20,5 cm, 288 hlm

    Hukum Kekayaan Intelektual memiliki aspek yang luas, karena itu dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sehingga menarik untuk dibaca.
    Buku ini memaparkan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, sehingga layak dibaca oleh ilmuwan, peneliti, atau khayalak umum yang berminat memahami Kekayaan Intelektual.

    Rp63,000