Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional

    Muatan buku ini memuat pembahasan aktual yang berkembang dalam hukum kontrak internasional. Salah satu contoh adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk perkembangan kontrak yang berkembang pesat karena perkembangan tekonologi. Bab-Bab lainnya pun tidak kurang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

    Rp45,500
  • 0 out of 5

    Instrumen – Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional

    Kontrak Internasional berperan penting dalam transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam transaksi perdagangan biasanya mencapai kesepakatan dan menguangkan kesepakatan mereka dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

    Upaya untuk mengatur transaksi perdagangan bersumber pada dokumen kontrak dan aturan hukum kontrak internasional yang relevan. Aturan hukum kontrak internasional ini biasanya dirumuskan dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional.

    Instrumen atau perjanjian tentang kontrak internasional ada cukup banyak. Instrumen tersebut dalam buku ini dibagi ke dalam 4 bagian: Bagian 1 mengenai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Bagian 2 Kontrak Jual Beli Barang Internasional; Bagian 3 Hukum yang berlaku untuk Kontrak Internasional; dan Bagian 4 Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Forum arbitrase dalam Bagian 4 ini sengaja dicantumkan karena arbitrase sudah umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak.

    Rp65,800
  • 0 out of 5

    Imbal Dagang Imbal Beli Dalam Pengadaan Barang Import Pemerintah Di Indonesia

    Imbal Dagang merupakan teknik atau cara dalam perdagangan internasional yang tidak mengutamakan mata uang sebagai unsur pembayaran atau imbalannya, namun lebih mengutama-kan barang lain yang dibutuhkan atau dapat juga sebagian uang dan sebagian lagi dengan barang.

    Imbal Beli merupakan salah satu bentuk Imbal Dagang yang telah dipergunakan oleh berbagai negara. Imbal Beli yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih mengarah kepada setiap pembelian barang pemerintah yang dibiayai dari APBN.

    Pemerintah sebagai pembeli mensyaratkan kepada negara yang barangnya dibeli, untuk ikut serta menyerap barang-barang ekspor Indonesia.

    Imbal Beli tersebut bertujuan untuk pengembangan ekspor, perluasan pasar, penganeka-ragaman jenis komoditi, pemerata-an ekspor Daerah dan peningkatan pelaku ekspor/ eksportir.

    Perspektif Imbal Beli, sebaiknya dilaksanakan dengan intensif dan Pemerintah perlu turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya, serta berkolaborasi dengan para pelaku usaha/ eksportir dan Petani.

    Rp33,600
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia

    Buku yang merupakan seri buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini berisikan analisis terhadap UU Paten terkait kedudukan karyawan inventor sebagai pemilik paten berdasarkan landasan filosofis, asas-asas hukum paten, dan teori-teori hukum, serta perbandingan dengan beberapa negara lain yang dapat digunakan untuk menyusun pembaharuan hukum paten di Indonesia.

    Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman pengantar tentang pengertian paten, syarat-syarat patentabilitas, jangka waktu perlindungan, subyek paten, karyawan inventor menurut UU Ketenagakerjaan dan UU BUMN, asas alter ego, asas kepastian hukum, teori perlindungan HKI menurut Robert M. Sherwood, teori labour, teori prospek, teori trade secret avoidance, teori rent dissipation, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum menurut Richard Postner.

    Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua kalangan, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat pada umumnya.

    Rp35,000
  • 0 out of 5

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes.

    BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.
    Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Dengan demikian Bumdes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

    Rp31,500

  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK BISNIS

    Penulis Dr. Dhanang Widijawan, SH., MH
    Tahun Terbit 2018

    Perspektif Buku ini adalah kajian teoritis yang bersifat mendasar tentang hukum (konsep,Asas,Definisi, Fungsi, Tujuan, Peran, Sistem, Sumber, Prinsip), Hukum Perdata, Hukum Daganng,Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Pembangunan Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Etika Berbisnis, Alternatif Penyelesian Sengketa Bisnis, Kontrak Elektronik, Transaksi Elektronik, dan Sistem Elektronik.
    kajian teoritis tersebut diperkaya dengan kajian peraturan perundang-undangan (regulasi) sebagai salah satu bentuk implementasi hukum

    Rp37,800
  • 0 out of 5

    DASAR-DASAR PRINSIP & FILOSOFI ARBITRASE

    Huala Adolf

    Arbitrase telah berkembang pesat, perhatian masyarakat luas termasuk negara atau pemerintah terhadap arbitrase semakin lama Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat badan atau lembaga ini sebagai sesuatu yang penting dalam penyelesaian sengketa dagang.
    Buku ini mengupas aspek-aspek dasar dari arbitrase, yang mencangkup teori, prinsip dan filosofi arbitrase. Buku ini cukup penting untuk mereka yang hendak mendalami arbitrase

    Rp44,800
  • 0 out of 5

    DISKREKSI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio,S.H.,M.H.

    Salah satuaspek penting di era reformasi saat ini adalah pemberantaasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sepatutnya di dukung oleh semua pihak karena perbuatan korupsi itu merugikan keuangan negara yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat, namun dalam pemberantasan korupsi perlu disertai keseimbangan pemahaman hukum secara tepat dan menyeluruh khususnya dalam kajian kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkadang memasuki garis abu-abu dengan segala permasalahannya.
    Fenomena yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang sangat positivistik, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui diskresi oleh pejabat adminisrasi negara berujung pada tuntutan hukum secara pidana. keadaan ini membawa implikasi pada timbulnya ketidakpastiaan hukum di bidang tindakan /perbuatan hukum administrasi negara, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja Administrasi Negara karena akan menimbulkan keragu-raguan dalam bertindak, stagnasi roda pelayanan publik bahkan sampai pada pembunuhan karakter terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah yang sehat.
    Melalui Buku ini Permaasalahan tersebut di atas dibahas dengan mencoba menemukan suatu konsep baru bagi proses penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaan kewenangan diskresi, juga bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

    Rp53,200
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp40,600
  • 0 out of 5

    HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

    Dr.Sudjana, S.H., M.Si.

    Secara umum Kekayaan Intelektual dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta & Hak Terkait dan Kekayaan Industri. Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.

    Dengan demikian, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Elektronika (semi konduktor) yaitu Teknologi mutakhir yang merupakan dasar bagi Teknologi Informasi.

    Buku ini memaparkan secara komprehensif Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baik menurut ketentuan Nasional, Regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh Pihak-pihak yang yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seperti Dosen, Mahasiswa, dan khalayak umum lainnya yang berminat untuk memahaminya.

    Rp51,800
  • 0 out of 5

    HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf,SH., LL.M., Ph.D
    ISBN.978-602-74375-3-1
    Tahun Terbit : 2016
    16,4 x 24 cm, 200 hlm

    Hukum Arbitrase Komersial Internasional adalah cabang ilmu hukum yang berkembang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin luasnya pemahaman dunia usaha terhadap arbitrase dan semakin banyaknya sengketa yang berhasil diselesaikan oleh arbitrase.
    Buku ini memuat ketentuan hukum yang mengatur arbitrase, khususnya hukum arbitase komersial internasional.
    Kajian yang di bahas mencangkup perjanjian (klausul) arbitrase, prosedur (hukum acara) arbitrase, putusan arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menurut konvensi New York 1958.
    Lampiran buku ini memuat New York Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Abitral Award 1958 dan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

    Rp34,300
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Indonesia

    Buku Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar disususn sebagai salah satu upaya penulis untuk menambah sumber bacaan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia, yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi. Penulis mencoba merangkai dari penggunaan awal dari istilah Hukum Ekonomi di Indonesia sampai dengan penggunaan Hukum Ekonomi yang dikenal saat sekarang. Perlu diperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari istilah Hukum Ekonomi, sehingga dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dari bab demi bab buku ini.
    Pembaca dapat memahami pendekatan-pendekatan dari Hukum Ekonomi Indonesia, dari yang bersifat interdisipliner dan transnasional sampai dengan pendekatan yang timbul dari perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi, yaitu pendekatan futuristik dan pendekatan yang dilakukan pada era digitalisasi. Selain itu buku ini juga membahas mengenai subyek-subyek Hukum Ekonomi, peranan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, Peranan pemerintah dalam pembentukan ekonomi yang mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada era digitalisasi, aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi, dan bagaimana peranan hukum Ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masa “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia.
    Demikian buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan yang perlu dibaca untuk memahami tentang hukum Ekonomi Indonesia.

    Rp59,500
  • 0 out of 5

    HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.,Ph.D
    ISBN.978-602-98478-1-9
    Tahun Terbit : 2016
    Cetakan ke-6
    13,5 x 21 cm, 258 hlm

    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional. Bab khusus mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi di uraikan secara khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi internasional dan kedaulatan negara, Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional saerta bagaimana sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri yang mendapat uraian khusus.
    Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat yang ingin memahami hukum ekonomi internasional.

    Rp52,500
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Internasional Cetakan Ke – 7

    HUALA ADOLF

    Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin penting. Bidang hukum ini
    adalah salah satu cabang ilmu yang paling progresif perkembangannya dibandingkan
    dengan bidang-bidang hukum lain. Perkembangannya pun sekarang ini bahkan
    semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.
    Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi
    tunduk oleh batas-batas negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di
    berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin
    mengurangi ikatan batas-batas negara ini.
    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional.
    Bab khusu mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi diuraikan secara
    khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi Internasional dan kedaulatan negara,
    Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional serta bagaimana
    sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri
    yang mendapat uraian khusus.

    Rp62,300
  • 0 out of 5

    HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

    Dr. Sudjana, S.H., M.H.

    ISBN.978-602-51554-2-0
    Tahun Terbit : 2018
    14,5 x 20,5 cm, 288 hlm

    Hukum Kekayaan Intelektual memiliki aspek yang luas, karena itu dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sehingga menarik untuk dibaca.
    Buku ini memaparkan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, sehingga layak dibaca oleh ilmuwan, peneliti, atau khayalak umum yang berminat memahami Kekayaan Intelektual.

    Rp63,000
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN

    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
    Rani Suryani Pustikasari, S.H.

    ISBN. 978-602-98456-3-1
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 270 hlm

    Buku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan di samping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehinggga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untuk menambah penghasilan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau kepada orang perorangan. Kadang-kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehinggga mengakibatkan salah satu pihak, suami atau istri dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang-utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan.

    Rp50,800
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS JAMINAN KEUANGAN (Personal Guarantor) DALAM PERKARA KEPAILITAN

    Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaya, S.H., S.U.
    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Cinintya Putri Deany, S.H., M.Kn.

    ISBN. 978-602-515-544-4
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 266 hlm
    Pemberian pinjaman uang nyatanya mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Dalam rangka pemberian pinjaman uang tersebut, umumnya kreditor mensyaratkan kepada debitor supaya memberikan jaminan. Dalam perkembangannya, seringkali kreditor meminta adanya jaminan perorangan dengan dibuatnya perjanjian yang khusus mengatur mengenai jaminan tersebut dengan mengacu kepada perjanjian pokoknya.
    Hukum jaminan dapat memberikan pada pemegang personal guarantor hak istimewa yang terdapat dalam KUHPerdata, namun biasanya dalam perjanjian penjaminan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa personal guarantor melepaskan hak istimewanya. Dengan pelepasan hak istimewa ini memiliki akibat hukum kepada personal guarantor tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah, bagaimana kedudukan personal guarantor tersebut dalam perkara kepailitan debitor serta perlindungan hukum terhadap personal guarantor tersebut
    . Buku ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan personal guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya dalam praktik perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan KUHPerdata.

    Rp52,500