Buku Terbaru

  • 0 out of 5

    Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial

    Buku ini menawarkan konsep kemanfaatan bersama dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada para pemerhati Hak Asasi Manusia sekaligus kepada akademisi dalam memahami Hak Asasi Manusia.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan pada konsep kemanfaatan bersama. Konsep ini dapat mewujudkan adanya kebenaran konklusif tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan komponen dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif yang dapat memberikan dampak
    win-win solution.
    Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berlandaskan kemanfaatan bersama merupakan suatu lembaga yang mengedepankan sistem norma, perilaku, dan nilai musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan kerukunan, proporsionalitas fungsi kekuasaan negara dan keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan yang memenuhi nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan di segala bidang kehidupan. Landasan konsep kemanfaatan bersama tersebut diharapkan dapat memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa pembentukan undang-undang rekonsilisasi agar sesuai dengan UUD 1945. Kebenaran
    diartikan menemukan fakta berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara benar, apa
    adanya dan transparan. Sedangkan rekonsiliasi yaitu saling menerima dan memaafkan kemudian melupakan atau forgive not forget. Adapun kemanfaatan bersama yaitu
    adanya penyelesaian secara win-win solution antara korban dengan pelaku baik diberikan kompensasi maupun rehabilitasi.
    Buku ini sangat direkomomendasikan baik sebagai referensi maupun buku
    ajar. Mahasisiwa S-1, S-2, S-3 ataupun masyarakat umum dianjurkan memanfaatkan
    buku ini di dalam mengkaji masalah-masalah hukum mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial.

    Rp83,000 Rp58,100
  • 0 out of 5

    Build Operate Transfer BOT Contract BUMN-SWASTA

    Secara Lex Generalis perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, namun ada juga perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, salah satu diantaranya adalah Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan investor untuk pemanfaatan lahan oleh investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakh
    ir, investor mengembalikan lahan kepada pemilik lahan. Pasal 1319 KHUPerdata merupakan dasar hukum terjadinya Perjanjian Bangun Guna Serah karena mengatur mengenai perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, sedangkan perjanjian bangun guna serah merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, namun prinsip-prinsip Buku III KUHPerdata tetap berlaku pada perjanjian bangun guna serah. Perjanjian bangun guna serah juga dilakukan oleh Pihak BUMN dan pengelola lahan milik negara dengan Pihak swasta selaku investor, yang pada perjanjian bangun guna serah dimaksud diidentifikasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum atas terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dengan pihak swasta . 2) Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah antara pihak BUMN dan pihak BUMN yang mengalami kerugian akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. 3) Bagaimana pemulihan kerugian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pihak BUMN .

    Rp45,000 Rp31,500
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp58,000 Rp40,600
  • 0 out of 5

    Bangun Guna Serah (BOT)

    BOT Merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

    Rp98,000 Rp68,600
  • 0 out of 5

    Pos Kurir Logistik

    Respontivitas dan progresivitas hukum terkait dengan industri pos,kurir,dan logistik,menjadi tuntutan agar terwujud peningkatan tata kelola regulasi dan kementrina/lembaga (k/L, pusat, dan daerah) secara lebih terintegritasi sehingga terjadi efisiensi,efektivitas, dan produktivitas sistem distribusi nasional (informasi, finansial dan barang) untuk mewujudkan daya saling nasional.

    Rp88,000 Rp61,600

  • 0 out of 5

    DISKREKSI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

    Dr.Yopie Morya Immanuel Patrio,S.H.,M.H.

    Salah satuaspek penting di era reformasi saat ini adalah pemberantaasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sepatutnya di dukung oleh semua pihak karena perbuatan korupsi itu merugikan keuangan negara yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat, namun dalam pemberantasan korupsi perlu disertai keseimbangan pemahaman hukum secara tepat dan menyeluruh khususnya dalam kajian kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkadang memasuki garis abu-abu dengan segala permasalahannya.
    Fenomena yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang sangat positivistik, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui diskresi oleh pejabat adminisrasi negara berujung pada tuntutan hukum secara pidana. keadaan ini membawa implikasi pada timbulnya ketidakpastiaan hukum di bidang tindakan /perbuatan hukum administrasi negara, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja Administrasi Negara karena akan menimbulkan keragu-raguan dalam bertindak, stagnasi roda pelayanan publik bahkan sampai pada pembunuhan karakter terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah yang sehat.
    Melalui Buku ini Permaasalahan tersebut di atas dibahas dengan mencoba menemukan suatu konsep baru bagi proses penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaan kewenangan diskresi, juga bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

    Rp76,000 Rp53,200
  • 0 out of 5

    Filsafat Hukum Internasional

    Buku Ini memuat beberapa aliran dalam hukum internasional antara lain : aliran hukum alam, positivisme hukum dan sosiologisme hukum.Bab khusus mengenai presepsi negara berkembang terhadap hukum internasional dimaksukkan ke dalam bab khusus.
    Tulisan ini delengkapi pula sumbangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terhadap hukum internasional. Teks pidato pengukuhan Guru Besar penulis pada sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran dimuat dalam bab akhir buku ini.
    Buku ini cukup penting untuk digunakan sebagai buku pengantar atau referensi awal untuk memahami filsafat hukum internasional.

    Rp58,000 Rp40,600
  • 0 out of 5

    HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

    Dr.Sudjana, S.H., M.Si.

    Secara umum Kekayaan Intelektual dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta & Hak Terkait dan Kekayaan Industri. Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.

    Dengan demikian, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Elektronika (semi konduktor) yaitu Teknologi mutakhir yang merupakan dasar bagi Teknologi Informasi.

    Buku ini memaparkan secara komprehensif Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baik menurut ketentuan Nasional, Regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh Pihak-pihak yang yang mempelajari Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seperti Dosen, Mahasiswa, dan khalayak umum lainnya yang berminat untuk memahaminya.

    Rp74,000 Rp51,800
  • 0 out of 5

    HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf,SH., LL.M., Ph.D
    ISBN.978-602-74375-3-1
    Tahun Terbit : 2016
    16,4 x 24 cm, 200 hlm

    Hukum Arbitrase Komersial Internasional adalah cabang ilmu hukum yang berkembang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin luasnya pemahaman dunia usaha terhadap arbitrase dan semakin banyaknya sengketa yang berhasil diselesaikan oleh arbitrase.
    Buku ini memuat ketentuan hukum yang mengatur arbitrase, khususnya hukum arbitase komersial internasional.
    Kajian yang di bahas mencangkup perjanjian (klausul) arbitrase, prosedur (hukum acara) arbitrase, putusan arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menurut konvensi New York 1958.
    Lampiran buku ini memuat New York Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Abitral Award 1958 dan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

    Rp49,000 Rp34,300
  • 0 out of 5

    HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

    Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.,Ph.D
    ISBN.978-602-98478-1-9
    Tahun Terbit : 2016
    Cetakan ke-6
    13,5 x 21 cm, 258 hlm

    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional. Bab khusus mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi di uraikan secara khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi internasional dan kedaulatan negara, Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional saerta bagaimana sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri yang mendapat uraian khusus.
    Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat yang ingin memahami hukum ekonomi internasional.

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    Hukum Ekonomi Internasional Cetakan Ke – 7

    HUALA ADOLF

    Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin penting. Bidang hukum ini
    adalah salah satu cabang ilmu yang paling progresif perkembangannya dibandingkan
    dengan bidang-bidang hukum lain. Perkembangannya pun sekarang ini bahkan
    semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.
    Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktifitas ekonomi tidak lagi
    tunduk oleh batas-batas negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di
    berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin
    mengurangi ikatan batas-batas negara ini.
    Buku ini memuat prinsip-prinsip, subyek dan sumber hukum ekonomi internasional.
    Bab khusu mengenai hak dan kewajiban negara di bidang ekonomi diuraikan secara
    khusus dalam satu bab, Hukum ekonomi Internasional dan kedaulatan negara,
    Hubungan hak asasi manusia dengan hukum ekonomi internasional serta bagaimana
    sengketa di bidang ekonomi internasional diselesaikan adalah bab-bab tersendiri
    yang mendapat uraian khusus.

    Rp89,000 Rp62,300
  • 0 out of 5

    HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

    Dr. Sudjana, S.H., M.H.

    ISBN.978-602-51554-2-0
    Tahun Terbit : 2018
    14,5 x 20,5 cm, 288 hlm

    Hukum Kekayaan Intelektual memiliki aspek yang luas, karena itu dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang, sehingga menarik untuk dibaca.
    Buku ini memaparkan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, sehingga layak dibaca oleh ilmuwan, peneliti, atau khayalak umum yang berminat memahami Kekayaan Intelektual.

    Rp90,000 Rp63,000
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN

    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
    Rani Suryani Pustikasari, S.H.

    ISBN. 978-602-98456-3-1
    Tahun Terbit : 2018
    13,5 x 21 cm, 270 hlm

    Buku ini mengupas analisis hukum terkait dengan tujuan dari perkawinan di samping untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehinggga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untuk menambah penghasilan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan atau kepada orang perorangan. Kadang-kadang karena suatu alasan tertentu utang tersebut tidak bisa terbayarkan sehinggga mengakibatkan salah satu pihak, suami atau istri dinyatakan pailit. Dalam keadaan tersebut terdapat tanggung jawab suami atau istri terhadap utang-utang yang dibuat selama perkawinan berlangsung apabila salah satu pihak dinyatakan pailit serta dibahas kedudukan harta bawaan dari suami atau istri apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang yang bersangkutan.

    Rp72,500 Rp50,800
  • 0 out of 5

    HUKUM KEPAILITAN ANALISIS JAMINAN KEUANGAN (Personal Guarantor) DALAM PERKARA KEPAILITAN

    Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaya, S.H., S.U.
    Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.
    Cinintya Putri Deany, S.H., M.Kn.

    ISBN. 978-602-515-544-4
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 266 hlm
    Pemberian pinjaman uang nyatanya mengandung risiko dalam pelaksanaannya. Dalam rangka pemberian pinjaman uang tersebut, umumnya kreditor mensyaratkan kepada debitor supaya memberikan jaminan. Dalam perkembangannya, seringkali kreditor meminta adanya jaminan perorangan dengan dibuatnya perjanjian yang khusus mengatur mengenai jaminan tersebut dengan mengacu kepada perjanjian pokoknya.
    Hukum jaminan dapat memberikan pada pemegang personal guarantor hak istimewa yang terdapat dalam KUHPerdata, namun biasanya dalam perjanjian penjaminan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa personal guarantor melepaskan hak istimewanya. Dengan pelepasan hak istimewa ini memiliki akibat hukum kepada personal guarantor tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah, bagaimana kedudukan personal guarantor tersebut dalam perkara kepailitan debitor serta perlindungan hukum terhadap personal guarantor tersebut
    . Buku ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan personal guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya dalam praktik perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan KUHPerdata.

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

    Prof.Dr.M.Daud Silalahi S.H.
    Dr.Kristianto P.H.,S.H.,M.H.

    Hukum lingkungan tergolong ilmu baru di bandingkan kekhususan Ilmu hukum lainya. Kekhususan ilmu hukum ini baru ada di indonesia setelah konferensi stockholm tahun1972 di adakan. Di awal perkembangannya hukum lingkungan dibentuk untuk menjawab isu-isu hijau (green issues), yaitu isu seputar penebangan dan berkurangnya ruang hijau penyerap karbondioksida di udara yang menyebabkan penumpukan karbondioksida di udara yang mengakobatkan pemanasan global, kemudian pemanasan global menyebabkan permasalahan lainnya, yaitu pencairan kutub utara dan selatan yang mengakibatkan naiknya permukaan air dan menenggelamkan pulau-pulau. Di Indonesia sendiri isu hijau ini juga mendapat perhatian karena semakin berkurangnya wilayah hutan indonesia akibat pembalakan liar dan alih fungsi hutan serta pertambangan-pertambangan masif yang dilakukan sehingga merusak lingkungan. Isu hijau ini kemudian berkembang menjadi brown issue, yaitu lanjutan kerusakan lingkungan yang berakibat pada pencemaran ligkungan. Kondisi ini semakain parah dan menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, seperti masalah kesehatan dan sosial ekonomi. Buku ini mencoba untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mulai dari mengapa lingkungan bermasalah, perkembangan isu-isu dan penetapan hukum untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tujuannya agar pembaca dapat memperoleh wawasan sehingga mengerti dan dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah lingkungan, karena masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan papabila semua individu berakal yang tinggal di bumi bersatu untuk hidup selaras dengan lingkungan

    Rp75,000 Rp52,500
  • 0 out of 5

    HUKUM PENANAMAN MODAL KEBIJAKAN PEMBATASAN MODAL ASING KAJIAN PEMANFAATAN ARUS MODAL ASING UNTUK PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI KERAKYATAN

    Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.

    ISBN 978-602-515-546-8
    Tahun Terbit : 2019
    13,5 x 21 cm, 372 Halaman
    Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka kebijakan penanaman modal menganut sistem terbuka, yaitu semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modala pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) seharusnya fokus juga pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan, yang merupakan bagian dari Kebijakan Dasar Penanaman Modal, sehingga meningkatnya arus modal asing ke Indonesia seharusnya dapat diarahkan untuk menciptakan limpahan positif (spillover) bagi pengembangan pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKMK.

    Rp100,000 Rp70,000
  • 0 out of 5

    HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL

    HUALA ADOLF

    Penanaman Modal berperan penting dalam perekonomian Negara. Penanaman modal berperan penting dalam perekonomian Negara .Penanaman modal memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk setempat, membantu menggerakan perekonomian dalam negeri, menyumbang skill dan terutama modal ke dalam negeri penerima penanaman modal kerap muncul, terutama antara pemilik modal dengan negara penerima modal.
    Dalam keadaan seperti itu, Hukum perdagngan internasional terutama hukum penanaman modal yang terkait dalam WTO memberi berbagai cara bagaimana penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal itu diselesaikan. Buku ini hadir memberi gambaran bagaimana hukum berperan penting di dalam menyelesaikan sengketa di bidang penanaman modal.

    Rp41,000 Rp28,700